Klikjateng Rembang – Sektor peternakan sapi di Kabupaten Rembang terus menunjukkan perkembangan positif. Hingga pertengahan 2026, populasi sapi di daerah ini diperkirakan mencapai sekitar 100 ribu ekor. Peningkatan tersebut ditopang oleh program inseminasi buatan (IB) yang dijalankan secara berkelanjutan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang.
Kepala Dinas Pertanian dan Pangan (Dintanpan) Kabupaten Rembang, Agus Iwan Haswanto, mengatakan program inseminasi buatan menjadi strategi utama dalam meningkatkan kualitas sekaligus produktivitas ternak sapi.
Dari sekitar 60 ribu dosis inseminasi buatan yang diberikan setiap tahun, lahir sekitar 30 ribu pedet hasil bibit unggul.
”Total inseminasi buatan sekitar 60 ribu dosis dan setiap tahun lahir sekitar 30 ribu pedet hasil bibit unggul,” ujar Agus saat Sarasehan Petani Tembakau dan Serah Terima Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) bersama Anggota Komisi IV DPR RI Firman Subagyo di halaman Kantor Dintanpan Kabupaten Rembang, Selasa (7/7/2026).
Menurut Agus, bibit sapi asal Rembang memiliki kualitas yang baik dan banyak diminati daerah lain. Kondisi tersebut menjadi potensi besar bagi pengembangan sektor peternakan di Kabupaten Rembang.
”Ini sebenarnya potensi yang sangat besar bagi Rembang karena kita menghasilkan bibit-bibit unggul. Namun sebagian besar justru berkembang di luar daerah,” katanya.
Selain meningkatkan populasi, Pemkab Rembang juga terus memperkuat upaya menjaga kesehatan ternak melalui program vaksinasi Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Program tersebut dilakukan secara intensif di berbagai wilayah.
”Vaksinasi PMK kita termasuk yang tertinggi di Jawa Tengah. Insyaallah kondisi ternak di Rembang aman dari PMK,” ungkap Agus.
Meski demikian, ia mengakui pengembangan sektor peternakan masih menghadapi tantangan, terutama pada aspek hilirisasi. Kabupaten Rembang hingga kini belum memiliki rumah potong hewan (RPH) yang representatif serta fasilitas rantai dingin (cold chain) yang memadai untuk mendukung distribusi produk daging ke luar daerah.
”Kendalanya kita belum memiliki RPH yang representatif dan rantai dingin yang layak sehingga belum bisa mengirim produk daging ke luar daerah secara optimal,” terangnya.
Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, mendorong Pemerintah Kabupaten Rembang segera mengajukan proposal pembangunan rumah potong hewan melalui skema Dana Alokasi Khusus (DAK).
Menurut Firman, peluang pembangunan RPH pada 2027 cukup terbuka sehingga pemerintah daerah diminta segera menyiapkan usulan resmi.
”Rumah potong hewan tahun 2027 itu ada anggaran. Tetapi tolong membuat pengusulan melalui DAK. Nanti Pak Bupati tanda tangan, setelah sampai di Jakarta kirimkan salinannya ke saya, akan saya kawal,” ujar Firman.
Ia mengaku telah berkomunikasi dengan jajaran Kementerian Pertanian terkait kebutuhan pembangunan RPH di daerah. Menurutnya, pemerintah pusat siap memberikan dukungan sepanjang usulan diajukan sesuai mekanisme yang berlaku.
”Kalau ada pengajuan dari daerah, saya akan setujui. Jadi secara kebijakan sudah saya bicarakan dan berpeluang dialokasikan pada 2027. Sekarang tergantung kesiapan daerah dalam mengajukan usulan,” katanya.
Firman menilai keberadaan rumah potong hewan yang representatif akan menjadi faktor penting dalam pengembangan industri peternakan sapi di Kabupaten Rembang. Selain menjamin proses pemotongan sesuai standar, fasilitas tersebut juga akan memperkuat hilirisasi produk peternakan, meningkatkan nilai tambah, serta membuka peluang pemasaran yang lebih luas bagi peternak lokal.
