Klikjateng, Blora – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi (rakor) terkait penanganan kebakaran sumur minyak rakyat di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kamis (21/8/2025).
Rakor yang dipimpin langsung oleh Bupati Blora, DR. H. Arief Rohman, berlangsung di ruang rapat Setda Blora dan dihadiri unsur Forkopimda, perwakilan Pertamina, Ditjen Migas, SKK Migas, Dinas ESDM Jawa Tengah, hingga BPBD. Hadir pula pimpinan lembaga pendidikan migas di Cepu serta awak media.
Dalam arahannya, Bupati Arief Rohman menegaskan penanganan kebakaran sumur minyak rakyat harus dilakukan terpadu, baik jangka pendek maupun panjang.
“Pemkab prihatin atas kejadian ini, terlebih sudah menimbulkan korban jiwa. Keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama. Posko pengungsian dan dapur umum sudah didirikan, sementara langkah teknis pemadaman terus dilakukan bersama Pertamina, BPBD, Damkar, dan pihak terkait,” tegas Bupati.
Ia juga meminta aparat penegak hukum bersama Kementerian ESDM menindak tegas sumur-sumur minyak ilegal. “Kejadian ini harus jadi pelajaran bersama agar tidak terulang kembali,” imbuhnya.
Kapolres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto, menyampaikan bahwa situasi di lokasi saat ini relatif kondusif. Warga yang sempat mengungsi sebagian sudah kembali ke rumah.
“Ini momentum penting untuk menertibkan sumur-sumur minyak ilegal di Blora. Forkopimda sepakat akan membuat maklumat bersama sebagai bentuk komitmen keseriusan penanganan,” tegas Kapolres.
Plt. Kepala Pelaksana BPBD Blora, Dra. Mulyowati, melaporkan kebakaran terjadi Minggu (17/8/2025) pukul 11.30 WIB. “Hingga kini tercatat sekitar 300 KK dengan 750 jiwa mengungsi di rumah saudara maupun posko pengungsian. BPBD bersama perangkat desa telah mendirikan dapur umum, tenda pengungsian, dan posko darurat. Hewan ternak milik warga juga sudah diamankan,” jelasnya.
Dari Kementerian ESDM, Bambang Eka Satria selaku Koordinator Keselamatan Hulu Migas menegaskan tim teknis masih fokus pendinginan dan penutupan sumur. “Api memang sudah mengecil, namun risiko masih ada. Kita butuh suplai air dan akses jalan untuk mobilisasi alat berat. Nantinya sumur akan ditutup dengan standar teknis yang aman,” terangnya.
Kasdim Mayor Inf. Bani menegaskan kesiapan TNI untuk bersinergi, khususnya mengamankan lokasi dan memberi pemahaman kepada masyarakat.
Sementara itu, perwakilan kejaksaan Jadmiko dan Ketua PN Blora, Nunung Kristiyani, menegaskan pentingnya penegakan hukum yang adil. “Jangan hanya masyarakat kecil yang ditindak, tetapi pemodal juga harus bertanggung jawab. Jika sampai ke ranah pengadilan, kami pastikan penanganannya transparan,” tegas Ketua PN Blora.
Komisi B DPRD Blora, Jayadi, menambahkan perlunya dukungan tenaga psikologi untuk warga terdampak. “Banyak masyarakat trauma bahkan takut kembali ke rumah. Pemerintah perlu menyiapkan dokter psikologi untuk mendampingi mereka,” ujarnya.
Kesepakatan Bersama
Rakor menghasilkan komitmen bersama bahwa penanganan kebakaran sumur minyak di Gandu Bogorejo tidak hanya fokus pada pemadaman dan evakuasi, tetapi juga penertiban sumur ilegal dengan langkah hukum tegas, edukasi masyarakat, serta evaluasi menyeluruh di sektor perminyakan rakyat.
Hingga berita ini diturunkan, kobaran api masih menyala meski tidak sebesar hari pertama. Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, sekolah dasar terdekat juga diliburkan sementara.
