Klikjateng Blora – Suasana berbeda mewarnai Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blora yang digelar pada Selasa (28/7/2026). Di sela penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, seluruh fraksi secara khusus menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Komang Gede Irawadi, yang akan memasuki masa purna tugas per 1 Agustus 2026.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Blora, Mustopa, tersebut menjadi rapat paripurna terakhir yang dihadiri Komang Gede Irawadi dalam kapasitasnya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Blora.
Seluruh fraksi DPRD menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas dedikasi serta pengabdian Komang Gede Irawadi selama memimpin birokrasi Pemerintah Kabupaten Blora.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2025.
Bupati mengapresiasi berbagai masukan, saran, dan kritik konstruktif dari DPRD yang dinilai menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Menanggapi pembahasan mengenai pendapatan daerah, Arief Rohman mengungkapkan adanya respons positif dari pemerintah pusat terkait peluang peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH). Selain itu, Pemerintah Kabupaten Blora akan terus mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), salah satunya melalui rencana pemisahan organisasi yang menangani pendapatan dari pengelolaan keuangan dan aset agar pengelolaannya lebih fokus dan efektif.
Terkait kondisi keuangan daerah, Bupati menjelaskan bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 mencapai Rp90,57 miliar, terdiri dari SiLPA terikat sekitar Rp34 miliar dan SiLPA bebas sekitar Rp56 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp41 miliar masih belum teralokasi dan akan dibahas dalam perubahan anggaran dengan prioritas pada program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pada sektor belanja daerah, Belanja Tidak Terduga (BTT) akan terus dioptimalkan sesuai ketentuan yang berlaku, terutama untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti bencana kekeringan yang mulai melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Blora.
Menindaklanjuti aspirasi DPRD mengenai pembangunan infrastruktur, Bupati meminta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar sebelas usulan prioritas dari DPRD dapat dimasukkan dalam skala prioritas, baik pada Perubahan APBD maupun penyusunan APBD Tahun 2027.
Menghadapi musim kemarau, Arief Rohman mengungkapkan bahwa beberapa wilayah, khususnya kawasan selatan seperti Doplang dan Randublatung, mulai mengalami kekeringan. Karena itu, BPBD bersama PDAM, OPD terkait, DPRD, dan berbagai pihak diminta terus memperkuat koordinasi agar distribusi bantuan air bersih dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.
Di bidang kesehatan, Bupati juga menyoroti masih tingginya jumlah peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang berstatus nonaktif akibat pembaruan data nasional. Ia meminta OPD terkait mempercepat proses verifikasi dan validasi data masyarakat kurang mampu serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat agar warga yang berhak tetap memperoleh jaminan kesehatan. Selain itu, mekanisme penerbitan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) akan terus disempurnakan agar lebih tepat sasaran.
Sementara pada sektor pertanian, Pemkab Blora akan terus memaksimalkan pengendalian hama tikus melalui berbagai pendekatan, mulai dari pemasangan perangkap, pelestarian burung hantu sebagai predator alami, hingga pengembangan pertanian organik. Menurut Bupati, pertanian organik menjadi salah satu solusi yang mampu menekan serangan hama sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Pemerintah Kabupaten Blora juga berkomitmen mewujudkan Blora sebagai kabupaten organik dengan memanfaatkan potensi pupuk organik yang berasal dari kotoran ternak.
Selain itu, Arief Rohman menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh catatan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), khususnya terkait pelaksanaan pembangunan fisik, melalui peningkatan pengawasan dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
”Terima kasih atas seluruh masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Semua saran dan rekomendasi menjadi catatan penting bagi Pemerintah Kabupaten Blora untuk terus melakukan perbaikan demi pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat,” ujar Arief Rohman.
Pada akhir rapat, dilakukan penandatanganan persetujuan bersama antara Bupati Blora dan DPRD Kabupaten Blora terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, persetujuan bersama Raperda tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung, serta kesepakatan bersama mengenai Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Blora.
Rapat paripurna dihadiri Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, unsur Forkopimda, anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, para Asisten Sekda, kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora, serta tamu undangan lainnya.
