Menu

Mode Gelap
Ganti Rugi Tanah Bendungan Karangnongko Blora Rp300 Ribu/Meter, Warga Terima hingga Rp1,2 Miliar Kemarau Panjang, Eva Monalisa Salurkan 200 Tangki Air Bersih ke 14 Kecamatan di Blora Bupati Kudus Sam’ani Beri Pesan Tegas ke 659 PPPK: Layani Masyarakat, Jangan Langgar Aturan Viral Rumah Mbah Samijah di Sambong Blora, Bupati Arief Turun Langsung dan Beri Bantuan 300 ASN Blora Ikuti Profiling di BKN Yogyakarta, Kerjakan 500 Soal dalam 150 Menit‎ Razia Gabungan di Rembang, 1.060 Batang Rokok Ilegal Diamankan dari Lasem-Pamotan

Berita

Ketua ADKASI Tegaskan Posisi Polri di Bawah Presiden Sudah Tepat

badge-check


					Ketua ADKASI Tegaskan Posisi Polri di Bawah Presiden Sudah Tepat Perbesar

Klikjateng, Blora – Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Siswanto, menilai diskursus yang berkembang di DPR RI terkait reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan dinamika ketatanegaraan yang wajar dalam sistem demokrasi.

‎Menurutnya, pembahasan di Komisi III DPR RI yang mengundang Kapolri beserta jajaran justru menjadi momentum penting dalam agenda reformasi kepolisian agar semakin profesional dan berorientasi pada pelayanan publik.

‎“Reformasi Polri harus tetap berada dalam kerangka besar reformasi nasional, sebagaimana pemisahan dwifungsi ABRI di masa lalu. Semua perlu dikaji secara matang,” ujar Siswanto saat dihubungi, Rabu (28/1/2026).

‎Ia menegaskan, posisi Polri yang saat ini berada langsung di bawah Presiden merupakan pilihan yang tepat dan konstitusional. Menurutnya, hal itu sejalan dengan tugas utama kepolisian dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat.

‎“Polri harus berada dalam kerangka loyalitas kepada Presiden. Karena itu, penempatan langsung di bawah Presiden sudah tepat,” tegasnya.

‎Siswanto juga menilai, reformasi kepolisian tidak selalu harus ditempuh melalui perubahan struktural kelembagaan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), penguatan pelayanan publik, serta penanaman semangat melayani masyarakat dinilai jauh lebih penting dan berdampak langsung.

‎Ia berharap DPR RI bersama Presiden dapat melakukan kajian yang menyeluruh sebelum mengambil keputusan politik terkait reformasi Polri, dengan mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari hukum, ekonomi, sosial, hingga psikologis.

‎Sementara itu, Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto menegaskan dukungannya terhadap sikap Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo yang menolak usulan agar Polri berada di bawah kementerian.

‎Menurut AKBP Wawan, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden lebih ideal karena rantai komando dan instruksi dapat berjalan maksimal hingga ke tingkat paling bawah.

‎“Dengan posisi langsung di bawah Presiden, setiap instruksi dari Bapak Kapolri dapat dijalankan secara optimal sampai ke jajaran terbawah, termasuk Polsek,” ujarnya.

‎Ia menegaskan, jajaran Polres Blora siap melaksanakan setiap kebijakan dan perintah Kapolri sebagai bagian dari komitmen menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

‎“Apa yang menjadi perintah Bapak Kapolri pasti kami laksanakan sampai jajaran terbawah,” pungkasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending di Berita