Klikjateng Blora – Pemerintah Desa Botoreco, Kecamatan Kunduran, Kabupaten Blora, berharap adanya pendampingan yang lebih intensif dari Pertamina maupun pihak terkait dalam pengelolaan sumur minyak rakyat. Pasalnya, kemampuan teknis masyarakat dalam mengelola sumur minyak masih sangat terbatas.
Kepala Desa Botoreco Sujono mengatakan, warga masih membutuhkan pelatihan mengenai teknik pengeboran, pengelolaan produksi, hingga cara memisahkan minyak dari lumpur agar hasil produksi dapat lebih optimal.
”Yang kami inginkan ada pendampingan dari Pertamina atau pihak yang memahami tentang minyak. Selama ini kami masih tahap belajar. Kami belum paham bagaimana cara menggali potensi minyak agar hasilnya lebih baik,” ujarnya. Sabtu (1/8/2026).
Menurutnya, pihak Pertamina memang pernah datang memberikan arahan. Namun, ia berharap pendampingan dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan langsung di lapangan.
”Kalau hanya diberi arahan lalu pulang tentu berbeda dengan didampingi saat praktik. Kami benar-benar masih nol pengetahuan soal pengelolaan minyak,” katanya.
Saat ini terdapat delapan sumur yang sudah aktif beroperasi. Sementara sekitar 30 sumur lainnya sebenarnya telah siap diproduksi, namun belum bisa dijalankan karena keterbatasan modal operasional.
”Yang aktif baru delapan sumur. Kalau yang sudah siap sebenarnya ada sekitar 30 sumur, tetapi belum beroperasi karena terkendala anggaran dan pendanaan,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, pada pengiriman perdana minyak mentah ke Pertamina, produksi yang berhasil dikirim mencapai sekitar 5.000 liter atau setara satu tangki truk. Bahkan, pada salah satu periode produksi, hasil yang dikirim sempat mencapai 10.000 liter dalam satu bulan. Namun, untuk saat ini rata-rata produksi minyak dari sumur rakyat di Desa Botoreco berkisar 5.000 liter per bulan.
”Pas perdana kemarin kirim ke Pertamina itu 5 ribu liter atau satu tangki truk. Pernah juga dalam satu bulan sampai 10 ribu liter, tetapi rata-rata di sini sekitar 5 ribu liter setiap bulan,” katanya.
Kades menyebut keberadaan sumur minyak rakyat mulai memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari hasil pengelolaan, BUMDes pernah menyalurkan sebagian keuntungan kepada warga.
”Dulu pernah kami bagikan hasil 10 persen kepada seluruh kepala keluarga melalui RT. Waktu itu masing-masing menerima sekitar Rp12 ribu per KK,” ungkapnya.
Selain dibagikan kepada warga, sebagian hasil usaha juga dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial dan kemasyarakatan, seperti sedekah bumi, peringatan HUT Kemerdekaan RI, hingga kegiatan di tingkat dukuh.
Pengelolaan sumur minyak rakyat di Desa Botoreco dilakukan oleh BUMDes Margo Mulyo yang bekerja sama dengan Koperasi Blora Migas Energi (BME). Seluruh tenaga kerja berasal dari warga Desa Botoreco, kecuali tenaga yang memiliki keahlian khusus.
Ia mengatakan antusiasme masyarakat cukup tinggi karena aktivitas sumur minyak mampu membuka lapangan pekerjaan dengan upah sekitar Rp3 juta per bulan bagi pekerja yang terlibat.
”Yang ingin ikut bekerja banyak. Kendalanya sekarang lebih kepada keterbatasan investor atau pendanaan untuk mengoperasikan sumur-sumur yang ada,” katanya.
Meski demikian, ia mengingatkan seluruh penambang agar selalu mengutamakan aspek keselamatan kerja. Menurutnya, masih ditemukan pekerja yang merokok di sekitar sumur minyak sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan.
”Saya minta keselamatan kerja benar-benar dijalankan. Jangan sampai ada yang merokok di dekat sumur karena sangat berbahaya. Kami juga berharap BME maupun Pertamina terus memberikan pembinaan kepada para penambang,” tegasnya.
Terkait kepemilikan sumur, Kades menegaskan seluruh sumur minyak di Desa Botoreco tetap tercatat atas nama warga setempat. Investor dari luar diperbolehkan bekerja sama, namun administrasi kepemilikan tetap menggunakan nama warga Botoreco agar pengawasan dan penataan lebih mudah dilakukan.
Ia juga mengungkapkan BUMDes sebenarnya telah mengalokasikan kontribusi bagi desa. Namun, realisasinya masih ditunda karena kondisi keuangan BUMDes belum stabil dan masih digunakan untuk menutup biaya operasional, termasuk pengadaan peralatan seperti trafo.
