Klikjateng Blora – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Blora melalui Bidang Sumber Daya Air (SDA) memastikan sebanyak 168 titik jaringan irigasi di Kabupaten Blora mendapatkan bantuan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) dari Kementerian Pekerjaan Umum.
Kepala Bidang SDA DPUPR Blora, Ir. Surat, mengatakan rincian lokasi penerima bantuan dapat dilihat pada Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1776/KPTS/M/2026 tentang Penetapan Lokasi Daerah Irigasi Penerima Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi Tahun 2026.
”Detail lokasi lengkap bisa dilihat di Kepmen PU Nomor 1776/KPTS/M/2026. Di situ ada seluruh Indonesia, nanti tinggal dipilih Kabupaten Blora,” ujarnya. Kamis (30/7/2026).
Menurutnya, penerima program tersebar di hampir seluruh wilayah Kabupaten Blora. Di wilayah selatan meliputi Kecamatan Jati, Kradenan, Jiken, dan Kedungtuban. Sementara di wilayah lainnya tersebar di Kecamatan Bogorejo, Jepon, Blora, Tunjungan, Banjarejo, Ngawen, Japah, Kunduran, Todanan, serta sejumlah kecamatan lainnya.
”Setiap kecamatan ada yang menerima program ini,” katanya.
Ir. Surat menjelaskan, P3-TGAI diprioritaskan untuk pembangunan maupun peningkatan saluran irigasi skala kecil, baik irigasi tingkat desa, kabupaten maupun yang menjadi kewenangan pemerintah pusat. Program tersebut ditujukan untuk memperlancar pengairan lahan pertanian sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional.
Ia menyebut, setiap titik pekerjaan rata-rata memperoleh anggaran sekitar Rp195 juta dengan panjang saluran minimal sekitar 300 meter.
”Rata-rata setiap titik sekitar 300 meter dengan nilai kurang lebih Rp195 juta,” jelasnya.
Berdasarkan data yang diketahuinya, Desa Trembulrejo menjadi salah satu desa yang menerima jumlah titik bantuan paling banyak dibanding desa lainnya.
Untuk mekanisme pelaksanaan, P3-TGAI menggunakan sistem swakelola oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Kelompok masyarakat membentuk tim yang terdiri atas tim perencana, tim pelaksana, dan tim pengawas sehingga seluruh proses pembangunan dilakukan secara partisipatif.
”Pengawasnya juga dari internal masyarakat melalui tim swakelola yang sudah dibentuk,” ungkapnya.
Sementara itu, proses pengusulan program dilakukan secara terbuka. Kelompok P3A yang telah berbadan hukum dapat mengajukan usulan melalui kanal resmi Kementerian PU. Selain usulan langsung dari masyarakat, program juga dapat berasal dari jalur aspirasi anggota DPR maupun usulan pemerintah daerah.
Ir. Surat menambahkan, masa pelaksanaan pekerjaan rata-rata sekitar 90 hari sejak penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Ia berharap pembangunan jaringan irigasi tersebut tidak hanya memperkuat ketahanan pangan nasional, tetapi juga membuka lapangan pekerjaan melalui pola padat karya tunai serta meningkatkan kepedulian masyarakat dalam memelihara infrastruktur irigasi yang telah dibangun.
”Dengan keterlibatan masyarakat sejak proses pembangunan, diharapkan jaringan irigasi yang dibangun dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan dan terus dipelihara untuk mendukung produktivitas pertanian,” pungkasnya.
