Klikjateng, KUDUS – Bupati Kudus Sam’ani Intakoris menekankan pentingnya deteksi dini terhadap potensi konflik sosial guna menjaga kondusivitas wilayah. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus adalah melalui pemetaan daerah rawan konflik yang melibatkan berbagai elemen masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Bupati saat menghadiri Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Peta Rawan Konflik yang diselenggarakan Pemkab Kudus melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) di Pendapa Kabupaten Kudus, Senin (26/10/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Sam’ani Intakoris menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh peserta yang hadir. Ia berharap kegiatan tersebut dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kondisi sosial di Kabupaten Kudus sekaligus memperkuat upaya menjaga keamanan dan ketertiban wilayah.
Bupati menyebut, pemetaan kerawanan konflik sosial bertujuan menyatukan seluruh elemen masyarakat agar mampu mendeteksi, mengantisipasi, serta melakukan penanganan dini terhadap potensi konflik.
“Semoga panjenengan semua semakin memahami kondisi di Kabupaten Kudus serta ikut menjaga kondusivitas wilayah,” ucapnya.
Selain itu, Bupati juga mengingatkan masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi.
Menurutnya, informasi yang beredar di media sosial perlu disaring terlebih dahulu agar masyarakat tidak mudah terpengaruh berita bohong atau hoaks yang berpotensi memicu perpecahan.
“Masyarakat sekarang ini cenderung curhat lebih enak lewat medsos, sehingga tanpa difilter langsung menjadi konsumsi publik. Untuk itu, mari lebih bijak dalam bermedia sosial agar tidak termakan berita hoaks,” pintanya.
Sam’ani juga mengajak seluruh peserta untuk menghargai keberagaman yang ada di Kabupaten Kudus. Perbedaan keyakinan, kebudayaan, maupun kepribadian, menurutnya, harus menjadi bagian dari upaya memperkuat toleransi dan persatuan.
Ia berharap nilai-nilai toleransi yang diajarkan oleh Kanjeng Sunan Kudus dan Sunan Muria dapat terus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat.
“Mari kita hargai perbedaan yang ada sebagai bentuk toleransi demi persatuan, baik perbedaan keyakinan, kebudayaan, maupun kepribadian,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kudus, Andreas Wahyu Adi Setiawan, menjelaskan bahwa kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan sebagai upaya memetakan kemungkinan potensi konflik yang dapat terjadi di wilayah Kabupaten Kudus.
Menurutnya, kompleksitas permasalahan sosial yang ada di Kudus menjadi alasan penting dilaksanakannya pemetaan kerawanan konflik secara berkala.
“Kegiatan ini perlu dilakukan mengingat kompleksnya permasalahan yang terjadi di Kudus. Juga sebagai upaya deteksi dini, pencegahan dini, serta penanganan dini potensi konflik,” jelasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Kesbangpol Kudus juga berupaya menyajikan data terbaru sesuai dengan kondisi wilayah saat ini.
Dengan tersedianya data yang aktual, pemerintah daerah diharapkan dapat memiliki gambaran yang lebih komprehensif mengenai wilayah-wilayah yang berpotensi mengalami konflik sosial.
“Dengan demikian kami dapat menyediakan basis data yang tekstual dan komprehensif mengenai gambaran wilayah yang memiliki potensi konflik sosial di wilayah Kabupaten Kudus,” jelasnya.
Penyusunan peta rawan konflik tersebut diharapkan menjadi salah satu instrumen penting bagi Pemkab Kudus dalam memperkuat kewaspadaan dini, mencegah potensi konflik, serta menjaga kerukunan dan persatuan masyarakat.
