Klikjateng, Blora – Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) mengubah paradigma dalam mengelola keuangan daerah. OPD diminta tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi juga aktif mencari dan mengoptimalkan sumber pendapatan baru.
Hal tersebut disampaikan Bupati Arief Rohman dalam High Level Meeting Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2026 di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Selasa (8/9/2026).
Dalam kegiatan tersebut turut hadir Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini, Pj Sekda Blora Dasiran, para kepala OPD, camat, direksi BLUD, manajemen Bank Jateng, serta Guru Besar Universitas Islam Malang Prof. Drs. Muhammad Mas’ud.
Bupati Arief mengatakan tantangan pemerintah daerah ke depan semakin berat. Di satu sisi, pemerintah dituntut meningkatkan kualitas pelayanan publik, sementara di sisi lain kemampuan fiskal daerah harus terus diperkuat.
Karena itu, ia meminta jajaran Pemkab Blora mengubah cara pandang dalam mengelola anggaran.
“Kita harus mengubah paradigma. Jangan hanya berpikir bagaimana menghabiskan anggaran, tetapi bagaimana mengejar pendapatan. Kita harus mencari dan mengoptimalkan potensi yang kita miliki,” kata Arief.
Menurutnya, setiap OPD harus memiliki semangat yang sama untuk berinovasi dan berkolaborasi. Perangkat daerah juga diminta memberikan kontribusi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam menggali potensi pendapatan.
Arief juga menekankan pentingnya penegakan peraturan daerah yang telah ditetapkan bersama DPRD. Menurutnya, regulasi yang sudah dibuat harus diikuti dengan pengawasan dan penegakan yang konsisten.
“Perda yang sudah kita hasilkan bersama DPRD harus ada yang menegakkan. Pengawasan dan penegakan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk mengoptimalkan pendapatan sekaligus menciptakan tata kelola yang tertib,” ujarnya.
PAD Blora Disebut Baru Sekitar 6 Persen APBD
Dalam forum tersebut, Prof. Drs. Muhammad Mas’ud menyoroti kondisi kemandirian fiskal Kabupaten Blora.
Ia menyebut PAD Blora berada di kisaran Rp547 miliar, atau sekitar 6 persen dari APBD 2025 yang mencapai Rp2,831 triliun.
Blora juga disebut berada di peringkat ke-25 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam hal kemandirian fiskal.
Mas’ud menegaskan, keuangan daerah bukan sekadar angka dalam APBD. Keuangan daerah merupakan instrumen untuk membiayai pembangunan, menjalankan pemerintahan, sekaligus memberikan ruang bagi kepala daerah untuk merealisasikan visi, misi, dan program pembangunan.
Ia mendorong Blora menerapkan strategi pembangunan dengan pendekatan kewilayahan dan sektoral atau dual track strategy, dengan tetap menempatkan aspek kemanusiaan sebagai salah satu landasan.
Untuk memperkuat PAD, Mas’ud menyebut setidaknya ada lima hal yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Pertama, memastikan data wajib pajak dan objek pajak valid. Kedua, menyediakan data baru yang bersifat kuantitatif dan mudah diakses perangkat daerah penghasil.
Ketiga, memperkuat inovasi, termasuk memperluas penerapan ETPD. Keempat, mengevaluasi perda maupun regulasi kepala daerah yang berpotensi menghambat optimalisasi pendapatan.
Kelima, pemerintah daerah harus mau belajar dari daerah lain, berani mengambil risiko yang terukur, serta membangun kerja sama produktif dengan berbagai pemangku kepentingan.
Selain itu, ia mendorong adanya tolok ukur keberhasilan yang jelas, sistem reward and punishment, evaluasi berkala, optimalisasi UPT dan personel teknis, pemanfaatan teknologi informasi, hingga pengawasan untuk mencegah potensi penyimpangan.
Sejumlah sektor juga dinilai masih memiliki potensi untuk meningkatkan PAD, seperti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pajak hotel, restoran, BPHTB, pajak penerangan jalan, pajak reklame, BUMD, pasar, hingga usaha burung walet.
“Kalau ingin fiskalnya kuat, PAD harus diperkuat. Ini membutuhkan data yang kuat, inovasi, regulasi yang mendukung, serta keberanian melakukan perubahan,” ujar Mas’ud.
Camat Diminta Data Kandang Ayam hingga Sumur Minyak
Menindaklanjuti paparan tersebut, Bupati Arief meminta para camat dan OPD melakukan pemetaan potensi ekonomi secara konkret di wilayah masing-masing.
Ia bahkan meminta data aktivitas ekonomi masyarakat diperinci, mulai dari jumlah kandang ayam, populasi sapi, perkembangan usaha peternakan, hingga sektor energi seperti sumur tua dan sumur minyak rakyat.
“Para camat tolong dicek wilayah masing-masing, ada berapa kandang ayam. Kita data dulu jumlah dan potensinya. Begitu juga sumur tua, sektor kehutanan, dan industri pengolahan kayu,” kata Arief.
Menurutnya, pemetaan tersebut penting agar Pemkab Blora memiliki gambaran yang jelas mengenai aktivitas ekonomi yang berlangsung di setiap wilayah sekaligus potensi kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
Aset Pemkab Juga Diminta Jangan Menganggur
Sementara itu, Pj Sekda Blora Dasiran mengatakan optimalisasi PAD tidak boleh hanya bertumpu pada pajak dan retribusi.
Aset-aset milik Pemkab Blora yang selama ini belum dimanfaatkan secara optimal juga harus dipetakan dan dikembangkan.
Menurut Dasiran, Pemkab Blora dapat menggandeng BUMD maupun pihak ketiga untuk mengoptimalkan aset tersebut, sepanjang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Aset-aset Pemkab Blora harus kita optimalkan. Tidak harus semuanya dikelola sendiri, tetapi bisa dikolaborasikan dengan BUMD maupun pihak ketiga sehingga memberikan manfaat dan kontribusi bagi daerah,” ujarnya.
Selain menggali sumber pendapatan baru, Pemkab Blora juga mendorong digitalisasi transaksi pemerintah daerah melalui ETPD.
Digitalisasi diharapkan mampu menciptakan pengelolaan keuangan yang lebih transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Digitalisasi kanal pembayaran pajak dan retribusi juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kepatuhan sekaligus mengoptimalkan PAD.
Untuk itu, Bupati Arief meminta dukungan dan pendampingan Bank Jateng terus diperkuat, khususnya dalam transformasi digital dan pengelolaan fiskal daerah.
Menurut Arief, seluruh strategi optimalisasi PAD tersebut pada akhirnya bukan semata-mata untuk mengejar angka pendapatan.
“Yang kita kejar bukan sekadar angka pendapatan. Yang paling penting adalah bagaimana pendapatan itu kembali kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan dan pembangunan yang lebih baik,” pungkasnya.
