Klikjateng Jakarta – Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) mengapresiasi kebijakan pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah sebesar Rp6.500 per kilogram. Kebijakan tersebut dinilai mampu meningkatkan pendapatan petani, memperkuat kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas harga beras.
Ketua Umum Adkasi, Siswanto, menyampaikan apresiasi tersebut saat bertemu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin (29/6/2026).
Siswanto yang juga menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Blora mengatakan, harga gabah saat ini berada pada kondisi yang menguntungkan petani tanpa mengganggu stabilitas harga beras di pasaran.
”Harga gabah saat ini berada pada titik yang baik. Petani memperoleh keuntungan yang layak, sementara harga beras tetap dapat dikendalikan. Menurut kami, keseimbangan ini perlu terus dipertahankan,” ujar Siswanto dalam keterangannya, Selasa (30/6/2026).
Menurutnya, kebijakan penyerapan gabah dengan HPP Rp6.500 per kilogram menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan kepastian keuntungan bagi petani.
Ia mengungkapkan, berbagai laporan dari daerah menunjukkan petani mulai merasakan dampak positif sejak pemerintah memperkuat kebijakan harga gabah, menyederhanakan distribusi pupuk bersubsidi, serta menjalankan berbagai program peningkatan produksi pertanian.
Berdasarkan hasil Rapat Koordinasi Wilayah DPRD se-Pulau Sumatera yang dihadiri perwakilan dari 10 provinsi, kata Siswanto, banyak pemerintah daerah melaporkan perkembangan positif di sektor pertanian.
”Kami melihat langsung kebijakan pemerintah melalui Menteri Pertanian memberikan dampak nyata bagi petani,” katanya.
Selain kebijakan harga gabah, Adkasi juga mengapresiasi reformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang dinilai membuat pupuk semakin mudah diperoleh petani dengan harga yang lebih terjangkau.
”Dari laporan teman-teman DPRD di berbagai daerah, pupuk sekarang benar-benar lebih mudah didapat dan harganya lebih murah. Yang paling penting, kebijakan itu tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan sampai ke lapangan. Ini patut diapresiasi,” jelasnya.
Siswanto menambahkan, berbagai kebijakan pemerintah juga mulai mengubah pandangan masyarakat terhadap sektor pertanian. Di sejumlah daerah, minat generasi muda untuk kembali bertani mulai meningkat karena sektor pertanian dinilai semakin menjanjikan secara ekonomi.
”Ini menunjukkan bahwa kebijakan yang dijalankan pemerintah telah memberikan optimisme baru bagi sektor pertanian nasional,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Adkasi juga menyampaikan sejumlah aspirasi daerah, di antaranya pengembangan komoditas strategis seperti tebu, peternakan, dan kelapa sawit. Menurut Siswanto, dialog antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah penting untuk menyelaraskan kebijakan pembangunan pertanian.
”Ini penting agar kebijakan pusat dan kebutuhan daerah dapat berjalan seiring dalam mendukung ketahanan pangan nasional,” katanya.
Adkasi turut mengapresiasi dukungan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian yang aktif memberikan edukasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah sehingga mulai mendorong tumbuhnya minat masyarakat terhadap usaha peternakan.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pemerintah akan terus menjalankan kebijakan yang berpihak kepada petani melalui penguatan harga gabah, perbaikan distribusi pupuk, dan peningkatan produksi pangan nasional.
Amran memastikan seluruh masukan dari Adkasi akan menjadi bahan penyempurnaan program pembangunan pertanian. Ia menegaskan keberhasilan ketahanan pangan membutuhkan kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, petani, hingga pelaku usaha pertanian.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan sektor pertanian harus diukur dari meningkatnya kesejahteraan petani. Karena itu, pemerintah berkomitmen memastikan petani memperoleh harga jual yang menguntungkan, biaya produksi yang lebih rendah, serta akses yang semakin mudah terhadap berbagai sarana produksi.
