Klikjateng Blora – Wakil Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Blora, Adiria dari Fraksi Gerindra, menyebut progres pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora pada tahun 2026 telah mencapai lebih dari 60 persen. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan pembangunan berjalan dengan baik dan diharapkan semakin optimal dengan dukungan program dari pemerintah pusat.
Adiria menyampaikan, pembangunan infrastruktur di Blora dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat, termasuk melalui program Instruksi Presiden Jalan Daerah (IJD).
”Kalau progres pembangunan infrastruktur Blora saat ini sudah 60 persen lebih. Saya kira di tahun 2026 ini, apalagi jika nanti ada IJD lagi, progres pembangunan akan semakin baik. Pemerintah pusat dan daerah terus berkolaborasi untuk membangun infrastruktur di Blora,” ujarnya saat diwawancarai, Kamis (6/8/2026).
Menurutnya, meski sumber anggaran berasal dari pos yang berbeda, tujuan akhirnya tetap sama, yakni memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Blora.
Dalam pengawasan pembangunan, Komisi C memprioritaskan infrastruktur yang mendukung program ketahanan pangan. Salah satunya adalah pembangunan jalan menuju kawasan pertanian agar mempermudah mobilitas petani dan distribusi hasil panen.
”Saat ini kami merencanakan jalan-jalan yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Jalan menuju kawasan pertanian menjadi prioritas sebagai bentuk dukungan terhadap program swasembada pangan dari pemerintah pusat,” jelasnya.
Terkait kualitas pembangunan jalan, jembatan, maupun drainase, Adiria menegaskan Komisi C bekerja sama dengan Inspektorat dan Dinas Pekerjaan Umum untuk melakukan pengawasan. Selain itu, laporan masyarakat juga menjadi dasar dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran.
”Kalau ada temuan atau laporan masyarakat, tentu harus kami tindak lanjuti. Kami bersama Inspektorat dan PU mengawasi agar kontraktor menjaga kualitas pekerjaan. Kalau ada pelanggaran kualitas, tentu akan ditindak,” tegasnya.
Ia mencontohkan, pada temuan pemeriksaan sebelumnya terdapat pekerjaan jalan dengan kualitas aspal yang tidak sesuai sehingga kontraktor diwajibkan mengembalikan kerugian ke kas daerah sesuai hasil pemeriksaan.
Menanggapi masih adanya keluhan masyarakat terkait jalan rusak di sejumlah wilayah, Adiria mengatakan Komisi C terus mendorong pemerintah daerah agar memprioritaskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, sejalan dengan visi pembangunan daerah.
”Kami mendorong agar anggaran yang ada diprioritaskan untuk pembangunan jalan. Kalau anggaran daerah terbatas, kami bersama pemerintah daerah juga melakukan lobi ke pemerintah provinsi maupun pusat agar bantuan untuk Blora terus meningkat,” katanya.
Menurutnya, upaya tersebut telah membuahkan hasil karena Kabupaten Blora beberapa kali memperoleh alokasi bantuan infrastruktur dari pemerintah pusat, termasuk melalui program IJD.
Selain itu, Komisi C juga akan mengevaluasi pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan. Evaluasi dilakukan dengan mendata desa-desa yang belum memperoleh Bantuan Keuangan (Bankeu) dari pemerintah kabupaten agar pada tahun berikutnya distribusi anggaran dapat lebih merata.
”Kami akan mendata desa-desa yang belum mendapatkan bantuan keuangan kabupaten. Harapannya, ke depan pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh desa bisa lebih optimal,” pungkasnya.
