Klikjateng, Karanganyar — Pemkab Blora mendorong agar Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) industri hulu migas dapat semakin selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, saat mengikuti Sarasehan Strategi Harmonisasi Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) serta Mitigasi Risiko Operasional Industri Migas yang digelar PT Pertamina EP Cepu Zona 11 di Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, Jumat (25/9/2026).
Sri Setyorini yang hadir sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Blora bersama Pj Sekda Blora Dasiran dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, menekankan pentingnya program PPM tidak hanya dipandang sebagai tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
Menurutnya, PPM harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian masyarakat sekaligus memperkuat hubungan antara perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat di sekitar wilayah kerja pertambangan (WKP).
“Program Pelibatan dan Pengembangan Masyarakat atau PPM tidak hanya sekadar pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, tetapi sebagai instrumen untuk membangun kemandirian, meningkatkan kapasitas masyarakat, sekaligus memperkuat hubungan antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat. Sehingga manfaatnya bisa benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Sri Setyorini.
Ia menjelaskan, program PPM tidak harus selalu diwujudkan dalam bentuk pembangunan fisik. Program tersebut juga dapat diarahkan pada pemberdayaan masyarakat desa sesuai potensi masing-masing wilayah.
Misalnya, melalui pengembangan sektor pertanian, peningkatan kapasitas UMKM hingga pelatihan prakerja bagi pemuda desa.
“Di sisi lain, mitigasi risiko operasional migas di daerah juga tidak kalah penting. Komunikasi yang baik, keterbukaan informasi, serta pelibatan masyarakat dalam tahapan kegiatan migas menjadi suatu hal yang wajib, untuk meminimalisir potensi risiko sosial dan kamtibmas selama operasional berlangsung,” katanya.
Sri Setyorini berharap sarasehan tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi, memperkuat koordinasi dan membangun sinergi yang lebih konkret antara perusahaan migas, pemerintah daerah, NGO serta masyarakat.
“Pemkab Blora siap mendukung kolaborasi yang konstruktif dengan berbagai pihak sehingga keberadaan kegiatan industri migas dapat berjalan dengan lancar. Sekaligus memberikan manfaat yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Ia juga berharap program PPM Pertamina dapat berjalan selaras dengan prioritas pembangunan daerah.
“Kami berharap program-program PPM dari Pertamina selaras dengan prioritas pembangunan daerah, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Tidak hanya dalam mendukung kelancaran operasional tetapi juga bisa menumbuhkan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
TKD Blora Dipotong Rp370 Miliar
Sementara itu, Pj Sekda Blora Dasiran menyoroti kondisi keuangan daerah yang saat ini menghadapi pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus lebih kreatif dan inovatif dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar program pembangunan yang telah direncanakan tetap berjalan.
“Blora saja pemotongan TKD-nya sampai sekitar Rp370 miliar. Ini menuntut kami memaksimalkan pos PAD dengan berbagai cara agar pembangunan tetap bisa berjalan,” ujar Dasiran.
Dalam forum tersebut, Dasiran juga mempertanyakan kemungkinan program PPM atau CSR perusahaan migas dapat dimasukkan sebagai bagian dari PAD dalam APBD sehingga penggunaannya dapat disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Nah dengan adanya PPM atau CSR perusahaan migas ini, mungkinkah ke depan bisa dimasukkan sebagai PAD dalam APBD. Agar penggunaannya juga bisa disinkronkan dengan prioritas pembangunan daerah. Jika bisa, tentunya ini akan berdampak positif bagi pemda saat kondisinya seperti ini,” katanya.
Usulan PPM 2027 Sudah Masuk Tahap Akhir
Kepala Kelompok Kerja Pengembangan Masyarakat SKK Migas, Roy Widiarta, menjelaskan bahwa usulan program PPM untuk tahun berjalan pada prinsipnya telah disampaikan dan melalui proses kurasi pada tahun sebelumnya.
Ia menyebut, pada September 2026, program PPM yang akan dilaksanakan pada 2027 sudah memasuki tahap akhir.
“Seperti saat ini, bulan September 2026, posisinya program PPM yang akan dilaksanakan pada tahun 2027 sudah masuk tahap akhir. Idealnya diajukan atau disampaikan pada Mei 2026 kepada Pertamina,” jelas Roy.
Ia menambahkan, apabila program PPM untuk 2027 sudah ditutup, pemerintah daerah maupun pihak terkait masih dapat mengajukan usulan untuk program tahun berikutnya.
“Jika 2027 sudah close, maka bisa diusulkan pada Mei 2027 untuk pelaksanaan 2028. Kami terbuka untuk menerima usulan program PPM,” bebernya.
Sarasehan tersebut juga diikuti pemerintah daerah dari Kabupaten Blora, Bojonegoro dan Tuban bersama sejumlah NGO migas.
Dalam kegiatan itu turut diserahkan apresiasi sinergitas kegiatan hulu migas dari Pertamina kepada pemerintah daerah dan NGO. Penghargaan tersebut diterima Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini selaku Plh Bupati Blora.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Assistant Manager Comrel Regional 4 Achmad Setiadi, Head of Comrel dan CID Pertamina Zona 11 Wazirul Lutfi, serta Akademisi UGM Yogyakarta Dr. Krisdiyatmiko.
