Menu

Mode Gelap
Polsek Todanan Ungkap Komplotan Curanmor Lintas Daerah, Dua Pelaku Diamankan ‎ Meriahkan Hari Bhayangkara ke-80, Polsek Jepon Gelar Mural Competition Libatkan Pelajar SMP dan SMA Sekda Grobogan Tekankan Evaluasi dan Kolaborasi untuk Percepat Penurunan Stunting ‎ Kapolda Jateng Cup 2026 Hadirkan Festival E-Sport, Cosplay, Kuliner hingga Layanan Kesehatan Gratis Pemkab Rembang Percepat Pengalihan Jalur Angkutan Tambang di Kecamatan Sale ‎ Sambut Hari Bhayangkara ke-80, Polres Blora Bedah Tiga Rumah Warga Kurang Mampu

Berita

Pemkab Blora Siap Terapkan Pendidikan Perkoperasian di Sekolah

badge-check


					Pemkab Blora Siap Terapkan Pendidikan Perkoperasian di Sekolah Perbesar

Klikjateng Blora – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menyatakan kesiapannya untuk mendukung dan mengimplementasikan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian yang diluncurkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program tersebut akan menjangkau sekitar 6,38 juta peserta didik dari jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA hingga SLB di seluruh Jawa Tengah mulai tahun ajaran 2026/2027.

‎Komitmen tersebut disampaikan Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, usai menghadiri peluncuran program di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Jumat (5/6/2026).

‎Peluncuran program dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi, Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar, serta Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Toni Toharudin.

‎Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati yang akrab disapa Budhe Rini hadir bersama jajaran perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Blora, Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, serta Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) Kabupaten Blora.

‎Budhe Rini menilai pendidikan perkoperasian memiliki peran strategis dalam membentuk karakter generasi muda yang mandiri, berjiwa wirausaha, dan memahami prinsip ekonomi kerakyatan.

‎“Pendidikan perkoperasian penting dikenalkan sejak dini agar generasi muda memahami nilai-nilai kebersamaan, tanggung jawab, dan kemandirian ekonomi. Ini menjadi bekal yang sangat penting untuk menghadapi tantangan ekonomi di masa depan,” ujarnya.

‎Menurutnya, Pemkab Blora akan segera melakukan sosialisasi kepada sekolah-sekolah, khususnya jenjang SD dan SMP yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten. Implementasi program akan dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan masing-masing satuan pendidikan.

‎“Untuk penerapannya secara bertahap, mungkin bisa dimulai dari SMP terlebih dahulu kemudian SD. Karena memang kewenangan kami berada di jenjang SD dan SMP, sedangkan SMA menjadi kewenangan pemerintah provinsi,” jelasnya.

‎Ia menegaskan, program tersebut tidak akan menambah mata pelajaran baru maupun membebani peserta didik. Materi perkoperasian akan diintegrasikan ke dalam mata pelajaran yang sudah ada melalui metode insersi kurikulum.

‎“Jadi tidak ada tambahan mata pelajaran baru. Materi perkoperasian akan dimasukkan ke dalam pelajaran yang relevan sehingga siswa dapat memahami konsep koperasi secara lebih kontekstual,” katanya.

‎Budhe Rini berharap program tersebut mampu melahirkan generasi muda yang memiliki literasi ekonomi yang kuat, memahami pentingnya kerja sama, serta mampu mengembangkan koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di masa depan.

‎Program Insersi Pendidikan Perkoperasian merupakan inisiatif Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mengintegrasikan materi perkoperasian ke dalam mata pelajaran yang relevan pada seluruh jenjang pendidikan, mulai SD/MI hingga SLB. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sistem perkoperasian nasional sekaligus menanamkan nilai gotong royong, kebersamaan, dan literasi ekonomi sejak usia sekolah.

‎Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut program tersebut sebagai langkah strategis untuk mengenalkan kembali koperasi kepada generasi muda.

‎“Koperasi merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33, sekaligus pilar ekonomi nasional yang perlu dipahami sejak usia sekolah,” ujarnya.

‎Menurut Luthfi, program ini juga selaras dengan berbagai kebijakan pemerintah, termasuk penguatan program Koperasi Merah Putih yang saat ini tengah dikembangkan di berbagai daerah.

‎Sementara itu, Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan bahwa koperasi tidak boleh dipandang hanya sebagai lembaga simpan pinjam.

‎“Koperasi adalah badan usaha yang mencerminkan nilai gotong royong, kekeluargaan, dan kebersamaan yang menjadi karakter bangsa Indonesia. Nilai-nilai itu perlu ditanamkan sejak dini melalui dunia pendidikan,” tegasnya.

‎Senada dengan itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama di Jawa Tengah juga akan menerapkan Program Insersi Pendidikan Perkoperasian.

‎Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, program ini diharapkan mampu memperkuat pemahaman generasi muda terhadap koperasi sekaligus menumbuhkan semangat kewirausahaan dan ekonomi kerakyatan sejak bangku sekolah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending di Berita