Klikjateng, Blora — Pemerintah Kabupaten Blora melakukan efisiensi besar-besaran terhadap anggaran penggunaan internet di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), rumah sakit, hingga kecamatan. Hasil evaluasi menunjukkan anggaran yang semula sekitar Rp2,5 miliar dipangkas menjadi sekitar Rp1,9 miliar atau berkurang lebih dari setengah miliar rupiah.
Kebijakan tersebut diputuskan dalam rapat evaluasi yang digelar di Ruang Pertemuan Setda Blora, Kamis (16/4/2026).
Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, menyampaikan bahwa langkah efisiensi ini dilakukan setelah dilakukan peninjauan menyeluruh terhadap penggunaan jaringan internet di seluruh perangkat daerah.
“Terkait internet, dari Rp2,5 miliar untuk seluruh OPD dan kecamatan, tadi kita minta dilakukan efisiensi dan ketemu di angka Rp1,9 miliar,” jelas Bupati.
Meski dilakukan pengurangan anggaran, Bupati menegaskan bahwa kebijakan tersebut tidak boleh berdampak pada penurunan kualitas pelayanan publik.
“Semoga tidak mengurangi pelayanan, karena ini tersebar di semua OPD dan kecamatan,” imbuhnya.
Lebih lanjut, anggaran hasil efisiensi tersebut akan dihitung kembali dan direncanakan untuk mendukung program prioritas pemerintah pusat serta pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora.
Dalam rapat tersebut juga dibahas terkait pengeluaran untuk langganan aplikasi digital seperti CapCut dan Canva di salah satu dinas. Pemerintah memutuskan agar langganan tersebut dihentikan dan tidak lagi dianggarkan ke depan sebagai bagian dari efisiensi.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Blora, Pratikto Nugroho, mengungkapkan bahwa efisiensi dilakukan dengan menerapkan standar penggunaan internet di setiap instansi.
“Sudah ada kebijakan dari Pak Bupati dan Pak Sekda untuk standarisasi penggunaan. Untuk OPD dibatasi sekitar 100 Mbps, sedangkan kecamatan 50 Mbps,” jelasnya.
Ia menambahkan, untuk unit layanan langsung seperti puskesmas, korwil pendidikan, dan instansi lain yang bersentuhan dengan masyarakat tetap akan diprioritaskan agar kebutuhan jaringan internetnya terpenuhi.
Selain itu, OPD yang memiliki server dan mengelola data penting tetap mendapatkan perhatian khusus agar keamanan dan kelancaran sistem tetap terjaga.
Pratikto menegaskan kebijakan ini akan segera diterapkan dan dievaluasi secara berkala.
“Kalau nanti berdampak pada pelayanan masyarakat, tentu akan kita evaluasi kembali. Prinsipnya tetap untuk meningkatkan pelayanan,” ujarnya.
Ke depan, Pemkab Blora juga berencana memperluas akses wifi di ruang publik dengan menggandeng pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR). Upaya ini diharapkan dapat mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan internet di area publik.
