Klikjateng, BLORA – Capaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) Kabupaten Blora hingga November 2026 masih belum optimal. Dari target penerimaan sebesar Rp27 miliar, realisasi yang berhasil dihimpun baru sekitar Rp24 miliar atau 72,24 persen.
Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menggelar Rapat Koordinasi dan Evaluasi Capaian PBB P2 di Pendopo Rumah Dinas Bupati, Kamis (12/11/2026).
Rapat dipimpin langsung Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, dan diikuti Kepala BPPKAD, perwakilan Inspektorat, seluruh camat, serta kepala desa dan lurah yang wilayahnya belum mencapai 60 persen dari target penerimaan PBB P2.
Kepala BPPKAD Blora, Drs. Pitoyo Trusingtyas Sarodjo, dalam laporannya menyampaikan bahwa masih terdapat 85 desa dengan capaian pembayaran PBB P2 di bawah 60 persen. Padahal, waktu efektif pelaksanaan tahun anggaran 2026 tinggal sekitar 1,5 bulan.
“Dari target Rp27 miliar ini, sampai sekarang baru terkumpul sekitar Rp24 miliar atau sekitar 72,24 persen. Masih ada 85 desa yang capaian PBB P2-nya rendah di bawah 60 persen. Padahal tahun 2026 efektif tinggal 1,5 bulan,” ungkap Pitoyo.
Ia menjelaskan, hingga November ini terdapat sekitar 40 persen desa dan kelurahan yang telah melunasi seluruh kewajiban PBB P2. Rinciannya, sebanyak 37 desa lunas pada triwulan pertama, tiga desa pada triwulan kedua, serta 50 desa dan satu kelurahan pada triwulan ketiga.
Menurut Pitoyo, terdapat sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab belum optimalnya realisasi PBB P2. Di antaranya masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dari pemerintah desa kepada wajib pajak, serta ketidaksesuaian data objek pajak dengan kondisi di lapangan.
Menanggapi kondisi tersebut, Bupati Blora Arief Rohman langsung mengevaluasi satu per satu desa yang memiliki capaian rendah. Ia meminta para camat dan kepala desa segera mencari penyebab persoalan sekaligus mengambil langkah percepatan agar target penerimaan pajak dapat terpenuhi.
Bupati juga mengingatkan bahwa penerimaan PBB P2 memiliki keterkaitan dengan alokasi anggaran yang kembali diberikan kepada desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD).
“PAD dari PBB P2 yang targetnya Rp27 miliar ini, nantinya juga akan dikembalikan kepada desa, yakni untuk ADD sebesar total Rp19 miliar. Jika tidak tercapai, desa sendiri yang akan merugi,” tegasnya.
Arief bahkan menyoroti adanya desa di Kecamatan Kunduran yang hingga November baru mencatatkan realisasi PBB P2 sebesar tiga persen.
Ia meminta pemerintah kecamatan dan Inspektorat memastikan apakah rendahnya capaian tersebut disebabkan masyarakat belum membayar pajak atau pembayaran dari masyarakat sudah diterima perangkat desa tetapi belum disetorkan ke kas daerah.
“Ada desa di Kecamatan Kunduran, sampai November capaiannya baru 3 persen. Pertanyaannya, memang masyarakatnya belum bayar pajak atau sudah bayar tapi uangnya belum disetorkan ke BPPKAD? Hal seperti ini coba didalami dan dicek. Uangnya ada di Kepala Desa atau di perangkat desanya? Kalau memang sudah terkumpul, tolong langsung disetorkan ke kas daerah. Jangan menunggu Inspektorat dan kejaksaan turun,” tegas Arief.
Bupati meminta seluruh kepala desa dan lurah yang hadir menunjukkan komitmen untuk segera menyelesaikan kewajiban PBB P2 di wilayah masing-masing. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap proses pemungutan hingga penyetoran pajak agar tidak terjadi keterlambatan.
Sementara itu, Camat Jepon, Andi Nurrohman, menyarankan agar seluruh camat lebih aktif turun langsung ke desa untuk mengingatkan pemerintah desa dan masyarakat mengenai pentingnya pembayaran PBB P2.
“Sebagai camat, kita harus rajin turun ke bawah. Menyapa langsung pemerintah desa yang ada di wilayahnya, door to door mengingatkan PBB P2. Memberikan edukasi dan pemahaman tentang pentingnya PBB P2 untuk pembangunan desa. Jika kita rajin, pasti pihak desa juga akan semangat menyapa warga masyarakatnya,” ujarnya.
Rapat koordinasi tersebut ditutup dengan pernyataan kesanggupan para camat, kepala desa, dan lurah untuk mempercepat realisasi PBB P2 di wilayah masing-masing.
Pemkab Blora berharap melalui evaluasi tersebut, desa-desa yang masih memiliki capaian rendah dapat segera meningkatkan penerimaan pajak sehingga target PBB P2 tahun 2026 bisa tercapai.






