Klikjateng, BLORA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menggandeng Kantor Pertanahan Kabupaten Blora untuk membenahi administrasi dan mengintegrasikan data pertanahan dengan perpajakan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), tanpa menambah beban masyarakat.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Nota Kesepakatan tentang Penataan Administrasi Pertanahan antara Pemkab Blora dan Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Kamis (12/11/2026), di VIP Rumah Dinas Bupati Blora.
Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman mengatakan, kerja sama tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan data pertanahan, termasuk penataan dan pengamanan aset milik pemerintah daerah.
”Terima kasih kepada Kantor ATR/BPN Blora. Hari ini kita bersinergi untuk bekerja sama terkait pendataan, bagaimana kita meningkatkan PAD dari sektor ini, tetapi dengan tidak memberatkan masyarakat,” ungkap Arief.
Menurutnya, peningkatan PAD tidak harus dilakukan dengan menaikkan beban pajak masyarakat. Namun, dapat ditempuh melalui pembenahan administrasi, peningkatan kualitas data, serta pendataan seluruh potensi penerimaan daerah sesuai kondisi sebenarnya di lapangan.
Arief mengungkapkan, hingga kini masih terdapat aset tanah milik Pemkab Blora yang belum bersertifikat maupun belum terdokumentasi secara optimal. Kondisi tersebut perlu segera ditangani agar aset daerah memiliki kepastian hukum dan terhindar dari potensi sengketa.
Selain itu, sinkronisasi data pertanahan dan perpajakan menjadi salah satu fokus kerja sama. Integrasi Nomor Objek Pajak (NOP) dengan Nomor Identifikasi Bidang (NIB), data luas tanah, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), hingga informasi peralihan hak diharapkan dapat meningkatkan akurasi pendataan objek pajak.
Dengan data yang valid dan terintegrasi, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi potensi penerimaan secara lebih tepat, meminimalkan kesalahan administrasi, sekaligus mengurangi potensi persoalan dalam transaksi pertanahan.
”Melalui kerja sama ini, hal penting yang menjadi perhatian kita, yaitu inventarisasi tanah instansi pemerintah, percepatan sertifikasi aset tanah milik Pemkab, integrasi data pertanahan dengan data PBB-P2 dan BPHTB, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan dan sengketa pertanahan,” jelasnya.
Bupati Arief menegaskan, kerja sama tersebut tidak semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah. Lebih dari itu, masyarakat juga harus mendapatkan manfaat melalui kepastian hukum kepemilikan tanah, pelayanan pertanahan yang lebih cepat dan transparan, serta dukungan terhadap percepatan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan sertifikasi tanah masyarakat.
Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Blora, Sugiyanto, menyampaikan bahwa terdapat sembilan bentuk kerja sama antara ATR/BPN dan pemerintah daerah yang dapat dikembangkan sesuai kebutuhan serta potensi wilayah.
”ATR/BPN memiliki sembilan poin bentuk kerja sama yang bisa dilaksanakan bersama Pemkab Blora. Beberapa di antaranya sudah berjalan, termasuk PTSL, sertifikasi tanah, reforma agraria, dan Zona Nilai Tanah (ZNT). Beberapa bentuk kerja sama lainnya juga dapat kita kembangkan dan laksanakan ke depan,” ungkap Sugiyanto.
Adapun sembilan bentuk kerja sama tersebut meliputi optimalisasi pendapatan daerah, peningkatan akses keuangan masyarakat, mendorong kepastian investasi, percepatan perizinan usaha, legalisasi tanah masyarakat, peningkatan kepuasan masyarakat, peningkatan Indeks Pelayanan Publik, pemberdayaan masyarakat melalui reforma agraria, serta optimalisasi pengamanan dan penataan aset pemerintah daerah maupun negara.
Dalam kegiatan tersebut, Bupati Blora didampingi Asisten Administrasi Umum Bawa Dwi Raharja, Kepala BPPKAD Drs. Pitoyo Trusingtyas Sarodjo, Kepala BKPSDM Drs. H. Heru Eko Wiyono, Kabag Pemerintahan Endah Ekawati, Kabag Hukum Slamet Setiono, serta jajaran terkait.
Sementara itu, Sugiyanto hadir bersama jajaran Kantor Pertanahan Kabupaten Blora.
Melalui kesepakatan tersebut, Pemkab Blora berharap penataan administrasi pertanahan semakin tertib dan terintegrasi. Optimalisasi PAD diharapkan dapat dilakukan melalui pendataan potensi yang lebih akurat, sekaligus memberikan pelayanan yang lebih baik dan kepastian hukum bagi masyarakat tanpa menambah beban pajak.
