Klikjateng, Demak – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) untuk memfasilitasi pegawai berpenghasilan rendah memperoleh hunian layak dengan harga terjangkau. Langkah ini menjadi bagian dari program strategis pemerintah menyediakan tiga juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dan Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera Sid Herdi Kusuma di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Kamis (7/8/2025).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan bahwa saat ini terdapat 1.190 pegawai Kemendagri yang telah mendaftar program pembiayaan rumah. Menurutnya, program ini penting untuk membantu pegawai negeri dengan gaji di bawah Rp5 juta mendapatkan hunian yang layak.
“Jadi selain masyarakat, pegawai juga ada yang berpenghasilan rendah. Pegawai negeri ya. Mereka di bawah, ada yang gajinya di bawah 5 juta,” jelas Tito.
Ia menambahkan, terpenuhinya kebutuhan dasar seperti rumah diharapkan dapat meningkatkan kinerja pegawai, termasuk dalam pelayanan publik, serta mengurangi potensi penyimpangan. Mendagri juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), yang mendukung penyediaan hunian layak bagi MBR.
Program ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo untuk membangun tiga juta rumah. Dukungan Kemendagri diwujudkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Mendagri, Menteri PKP, dan Menteri PUPR terkait pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi MBR. Seluruh pemerintah daerah telah menerbitkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) sebagai tindak lanjut kebijakan tersebut.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa apa yang sudah dikerjakan sudah on right track. Jadi kita akan terus berjalan untuk mencapai target,” ujar Tito.
Sementara itu, Menteri PKP Maruarar Sirait menegaskan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dalam mewujudkan program ini.
“Enggak ada superman dalam kabinet ini, yang ada adalah super tim. Semuanya yang ada adalah visi-misi Presiden, tidak ada visi-misi Menteri,” ujarnya.
Acara ini turut dihadiri Wakil Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, serta pejabat tinggi madya dan pratama Kemendagri dan lembaga terkait. Dalam kesempatan tersebut, secara simbolis juga diserahkan kunci rumah kepada pegawai Kemendagri penerima manfaat program.
