Klikjateng, Blora — Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, mendorong masuknya investasi ke wilayah Kabupaten Blora, khususnya di Kecamatan Sambong yang dinilai memiliki potensi lahan Perhutani. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja sekaligus menekan angka pengangguran.
“Masuknya investor diharapkan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat Blora,” ujar Siswanto, Kamis (24/4/2026).
Siswanto yang juga menjabat Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (Adkasi) menegaskan pentingnya dukungan lintas lembaga, termasuk Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dalam memperjuangkan potensi daerah agar dapat dikembangkan secara optimal.
Selain mendorong investasi, ia juga menekankan perlunya peningkatan kualitas kegiatan DPRD. Menurutnya, setiap kunjungan kerja maupun rapat harus mengusung tema-tema yang relevan dan mutakhir, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Beberapa isu strategis yang perlu menjadi fokus antara lain legalitas sumur rakyat, pengelolaan sumur tua dan sumur idle, peningkatan pendapatan asli daerah, serta pengembangan wilayah kuasa pertambangan seperti WKP Blok Cepu,” jelasnya.
Tak hanya itu, tema ketahanan pangan dan energi juga dinilai penting untuk terus diangkat dalam setiap agenda kegiatan DPRD.
Ia menegaskan, setiap kegiatan tidak boleh sekadar formalitas. Harus ada kejelasan mulai dari tema, tujuan, hingga hasil yang ingin dicapai. Untuk itu, Sekretariat DPRD diminta menyusun kerangka kegiatan yang lebih komprehensif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
“Setiap kegiatan harus memiliki output dan outcome yang jelas,” tegasnya.
Lebih lanjut, Siswanto menilai hasil kegiatan DPRD perlu dipublikasikan dan ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar tidak berjalan secara parsial.
Ia juga menyebut masukan dari berbagai pihak, termasuk MPKN, menjadi bahan evaluasi penting dalam meningkatkan kinerja DPRD.
Sebagai contoh, dalam pengawasan instalasi pengolahan air limbah (IPAL), DPRD akan mendorong peningkatan capaian agar setara dengan daerah lain yang telah mencapai 100 persen.
“Dengan perencanaan yang terarah dan terintegrasi, diharapkan seluruh kegiatan DPRD dan pemerintah daerah benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
