Klikjateng, Blora – DPRD Kabupaten Blora bersama Pemerintah Kabupaten Blora menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Blora, Kamis (10/9/2026).
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman, Ketua DPRD Blora beserta pimpinan dan anggota DPRD, jajaran Forkopimda, serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Blora.
Sebelum persetujuan bersama, rapat paripurna diisi dengan penyampaian pandangan fraksi-fraksi DPRD dan jawaban Bupati Blora atas berbagai pandangan tersebut.
Sejumlah persoalan strategis menjadi sorotan anggota DPRD, mulai dari optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi belanja, pembangunan infrastruktur, penyehatan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), penanganan kekeringan dan kebakaran, pengelolaan sampah, pertumbuhan ekonomi hingga peningkatan kinerja OPD.
Target Pendapatan Daerah Naik
Menanggapi pandangan fraksi, Bupati Arief mengatakan terdapat kenaikan target pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026.
Menurutnya, peningkatan target tersebut diharapkan memberikan ruang fiskal untuk meningkatkan belanja daerah dengan tetap mempertimbangkan potensi pendapatan dan kebijakan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
”Kenaikan target pendapatan daerah yang kita rencanakan di APBD Perubahan 2026 ini diharapkan memberikan kesempatan untuk meningkatkan belanja daerah dengan menggunakan data potensi dan kebijakan pendapatan asli daerah yang efektif dan efisien,” terang Arief.
Bupati menegaskan peningkatan PAD tidak boleh justru menjadi beban masyarakat.
Karena itu, Pemkab Blora akan mendorong optimalisasi pendapatan melalui pemanfaatan teknologi berbasis digital.
”Penerimaan PAD yang meningkat nantinya kita harapkan tidak akan menjadi beban untuk masyarakat. Dan juga kaitannya peningkatan PAD menggunakan teknologi tepat guna yang berbasis digital. Ini akan mempermudah semua pihak dengan transparansi yang ada,” ujarnya.
Infrastruktur Jadi Prioritas
Untuk belanja daerah, Pemkab Blora akan mengarahkan tambahan anggaran pada program-program prioritas, terutama pembangunan infrastruktur.
Arief menyebut pembangunan jalan dan sekolah menjadi salah satu sektor yang akan mendapat perhatian.
”Penambahan alokasi anggaran belanja daerah pada APBD Perubahan ini kita akan prioritaskan untuk program-program yang terkait dengan infrastruktur, baik itu jalan, sekolah, dan juga yang lainnya,” katanya.
Pemkab juga akan memperhitungkan waktu pelaksanaan yang tersisa pada 2026 agar anggaran yang telah disiapkan dapat direalisasikan secara efektif dan efisien.
Terkait pembangunan jalan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, Arief mengatakan Pemkab Blora bersama DPRD masih terus memperjuangkan dukungan pemerintah pusat agar program tersebut dapat direalisasikan di Blora.
BPR Blora Artha Akan Disehatkan
Selain pembangunan infrastruktur, penyehatan BUMD juga menjadi perhatian dalam pembahasan APBD Perubahan.
Salah satu yang menjadi sorotan adalah BPR Blora Artha.
Bupati menegaskan komitmen Pemkab Blora untuk membenahi manajemen BPR Blora Artha agar kembali menjadi lembaga keuangan daerah yang sehat sekaligus mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.
”Kita berharap Bank Blora Artha sebagai bank kebanggaan kita ini bisa kita sehatkan kembali. Kita akan berkomitmen untuk menata manajemen,” ungkap Arief.
Setelah manajemen terbentuk, sejumlah langkah perbaikan akan dilakukan, termasuk memperkuat sumber pendanaan dari pihak ketiga serta membuka peluang kerja sama dengan investor.
Langkah tersebut juga diharapkan dapat mengoptimalkan penyertaan modal yang sebelumnya telah diberikan melalui APBD.
Kekeringan hingga Kebakaran Jadi Perhatian
Persoalan kekeringan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Blora juga menjadi perhatian dalam rapat paripurna.
Pemkab menyiapkan solusi jangka panjang dengan mencari sumber air baru yang memungkinkan untuk dilakukan pengeboran.
Selain itu, pemerintah daerah berencana menambah armada pengangkut air bersih guna memperkuat pelayanan kepada masyarakat yang terdampak kekeringan.
Sementara dalam penanganan kebakaran, Pemkab Blora juga merencanakan penambahan armada pemadam kebakaran.
”Terkait dengan kebakaran, Bupati tengah menyiapkan untuk melakukan penambahan armada pemadam kebakaran ke depannya. Ini juga sudah kita rencanakan untuk bisa ditambah armadanya minimal sekitar dua unit, kalau ada kejadian kebakaran ini bisa diatasi dengan secepatnya,” paparnya.
Penanganan kebakaran nantinya juga akan diperkuat melalui sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Yon TP dan PPSDM Migas yang memiliki armada pemadam kebakaran.
Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memperkuat respons penanganan kebakaran di wilayah barat maupun timur Kabupaten Blora.
Selain persoalan tersebut, rapat paripurna juga membahas penanganan sampah, penguatan pertumbuhan ekonomi daerah serta evaluasi dan peningkatan kinerja OPD.
Setelah seluruh pandangan fraksi disampaikan dan mendapat jawaban dari Bupati, DPRD bersama Pemkab Blora kemudian memberikan persetujuan bersama terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan tersebut menjadi dasar bagi Pemkab Blora untuk melanjutkan pelaksanaan sejumlah program prioritas hingga akhir tahun anggaran 2026.
