Klikjateng, Blora – Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan perekonomian Kabupaten Blora masih tumbuh positif pada Triwulan II 2026. Namun, di sisi lain, pemerintah daerah diminta mencermati perlambatan ekonomi sekaligus memperbarui data kesejahteraan masyarakat yang menjadi dasar berbagai kebijakan.
Hal tersebut dibahas dalam audiensi Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Dr. Ali Said bersama Kepala BPS Kabupaten Blora Rukhedi dengan Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman di Kantor Bupati Blora, Kamis (10/9/2026).
Bupati Arief dalam pertemuan tersebut didampingi Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Blora Dasiran dan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPPA).
Salah satu yang menjadi perhatian dalam audiensi adalah perkembangan ekonomi Blora berdasarkan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Triwulan II 2026.
Berdasarkan data BPS, ekonomi Blora pada Triwulan II 2026 tumbuh 2,67 persen secara tahunan (year-on-year/y-on-y). Sementara secara kumulatif Semester I 2026, pertumbuhan ekonomi mencapai 3,90 persen.
Namun, jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, ekonomi Blora mengalami kontraksi sebesar 3,97 persen.
Kondisi tersebut menunjukkan adanya perlambatan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah.
Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga masih menjadi penopang terbesar perekonomian Blora dengan kontribusi mencapai 67,26 persen. Komponen tersebut tumbuh 4,93 persen dibandingkan Triwulan II 2025.
Sementara konsumsi pemerintah tumbuh 20,61 persen, sedangkan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi tumbuh 9,29 persen.
Pertumbuhan konsumsi masyarakat, belanja pemerintah dan investasi tersebut masih memberikan dorongan terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Dari sisi lapangan usaha, struktur ekonomi Blora masih didominasi sektor pertanian, pertambangan, perdagangan dan industri pengolahan.
Keempat sektor tersebut secara bersama-sama memberikan kontribusi sekitar 69,37 persen terhadap PDRB Kabupaten Blora.
Kondisi itu menunjukkan perekonomian Blora masih cukup bergantung pada sektor berbasis sumber daya alam, produksi primer, perdagangan dan industri pengolahan.
Karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong peningkatan produktivitas pertanian, hilirisasi komoditas, pengembangan industri pengolahan, penguatan sektor perdagangan serta peningkatan investasi agar pertumbuhan ekonomi Blora semakin tinggi dan berkelanjutan.
Data DESIL Masih Mengacu Kondisi 2022
Selain pertumbuhan ekonomi, persoalan data kesejahteraan masyarakat atau DESIL juga menjadi pembahasan penting dalam pertemuan tersebut.
Kepala BPS Provinsi Jawa Tengah Dr. Ali Said mengatakan data DESIL yang saat ini menjadi rujukan masih menggunakan kondisi tahun 2022.
Padahal, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat telah mengalami banyak perubahan hingga 2026.
”DESIL yang saat ini rujukannya masih kondisi tahun 2022 dan sekarang sudah 2026 banyak perubahan kondisi di masyarakat yang tentu itu mempengaruhi informasi pada data itu sendiri, sehingga perlu pemutakhiran data secara menyeluruh,” jelas Ali Said.
Menurutnya, pemutakhiran data membutuhkan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, pemerintah desa dan masyarakat.
Sebab, perubahan status DESIL tidak hanya dipengaruhi kondisi individu dalam sebuah keluarga, tetapi juga mempertimbangkan kondisi seluruh anggota keluarga.
”Kita membutuhkan kerja sama dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, Pemkab, desa dan masyarakat, karena perubahan pada DESIL ini tidak hanya dipengaruhi oleh perubahan individu atau personal pada keluarga itu sendiri, tetapi seluruh anggota keluarga,” katanya.
Masyarakat Bisa Laporkan Data DESIL
Bupati Blora Arief Rohman mengatakan Pemkab Blora menyambut baik penjelasan BPS terkait kondisi data DESIL.
Ia menyebut masyarakat yang merasa status DESIL dalam data belum sesuai dengan kondisi terkini dapat menyampaikan masukan.
Laporan dapat disampaikan melalui Dinas Sosial maupun langsung kepada BPS Kabupaten Blora untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran sesuai mekanisme yang berlaku.
”BPS sangat menerima masukan atas status DESIL yang ada. Bisa dilaporkan melalui Dinsos atau langsung ke BPS Blora. Perubahan data sesuai kondisi terbaru itulah yang nantinya bisa mengubah status atau urutan DESIL,” terang Arief.
Bupati berharap sinergi Pemkab Blora dengan BPS terus diperkuat sehingga data yang digunakan dalam perencanaan pembangunan benar-benar akurat dan menggambarkan kondisi masyarakat terkini.
”Semoga kita bisa terus bersinergi dalam rangka perkembangan pertumbuhan ekonomi di Blora, angka kemiskinan turun,” ujarnya.
Sensus Ekonomi 2026 Dilakukan Door-to-Door
Dalam audiensi tersebut, BPS juga menyampaikan perkembangan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kabupaten Blora.
Pendataan lapangan dilaksanakan secara door-to-door mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Sensus tersebut diharapkan menghasilkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi aktivitas ekonomi masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Blora.
Bupati Arief menyampaikan apresiasi kepada masyarakat yang telah berpartisipasi dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
”Terima kasih kepada seluruh masyarakat Blora yang telah membantu menyukseskan Sensus Ekonomi 2026,” pungkasnya.
Hasil pendataan BPS diharapkan menjadi pijakan penting bagi Pemkab Blora dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran, menjaga pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mempercepat penurunan angka kemiskinan.
