Klikjateng Blora – Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini menghadiri Rapat Anggota Tahunan (RAT) Kelompok Tani Hutan (KTH) Masjid Baitur Mulyo di Kecamatan Sambong, Selasa (4/8/2026). Kegiatan tersebut mengusung tema “Dari Hutan Perhutanan Sosial untuk Kedaulatan Pangan” sebagai upaya memperkuat pengelolaan hutan yang produktif, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dalam sambutannya, Sri Setyorini mengapresiasi para petani hutan sosial yang terus berkomitmen mengelola kawasan hutan secara produktif dan bertanggung jawab. Menurutnya, potensi kawasan hutan di Kabupaten Blora harus dimanfaatkan secara optimal dengan tetap menjaga kelestariannya.
”Semoga apa yang telah diberikan pemerintah dapat memberikan manfaat bagi para petani hutan sosial. Blora memiliki potensi yang sangat besar karena sekitar 60 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan, sementara sebagian besar masyarakat tinggal di sekitar kawasan tersebut. Potensi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya tanpa mengabaikan kelestarian hutan,” ujarnya.
Selain itu, Wakil Bupati mendorong anggota KTH untuk tidak hanya bergantung pada budidaya jagung, tetapi mulai mengembangkan usaha lain seperti peternakan ayam petelur dan budidaya ikan lele sebagai sumber pendapatan tambahan.
Ia bahkan berkomitmen mengupayakan dukungan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu penyediaan bibit lele, ayam, maupun kebutuhan lainnya.
”Saya akan berupaya mencarikan dukungan melalui program CSR untuk bantuan bibit lele, ayam, maupun kebutuhan lainnya. Harapan saya, setiap rumah nantinya bisa memelihara sekitar 50 ekor ayam petelur sehingga mampu menghasilkan tambahan penghasilan bagi keluarga,” katanya.
Menurut Sri Setyorini, pengelolaan perhutanan sosial yang baik akan menjadi salah satu penopang ketahanan pangan daerah maupun nasional. Karena itu, kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan pengelola kawasan hutan perlu terus diperkuat agar pengelolaan berjalan sesuai aturan dan memberikan manfaat maksimal.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blora, Lanova Candra, menegaskan komitmen DPRD dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat penerima manfaat program perhutanan sosial.
Ia mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengupayakan program CSR dari Pupuk Indonesia untuk pengembangan lahan seluas sekitar 2.000 hektare yang telah melalui proses verifikasi teknis di 11 desa pada tiga Kelompok Tani Hutan.
”Program ini direncanakan mulai kick off pada September mendatang dengan nilai bantuan yang cukup besar. Targetnya sekitar 4.000 petani akan menerima manfaat. Momentum ini harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pengembangan agroforestri sekaligus mengembalikan fungsi kawasan hutan menjadi lebih baik,” jelas Lanova.
Pada kesempatan yang sama, Penyuluh Pendamping KTH Masjid Baitur Mulyo, Agung Wibowo, mengatakan pendampingan terus dilakukan agar kawasan hutan tetap lestari sekaligus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, selain jagung, petani kini didorong mulai menanam tanaman buah sebagai investasi jangka panjang yang memiliki nilai ekonomi lebih tinggi.
”Tahun ini kami mengusulkan penanaman tanaman buah seluas 50 hektare. Saya berharap seluruh anggota dapat merawatnya dengan baik dan tetap mematuhi seluruh aturan kelembagaan KTH Masjid Baitur Mulyo,” ujarnya.
Agung juga mengingatkan bahwa KTH Masjid Baitur Mulyo telah memperoleh izin mengelola kawasan perhutanan sosial seluas 759 hektare dengan masa berlaku hingga 35 tahun. Namun, izin tersebut akan dievaluasi secara berkala sehingga seluruh anggota diminta tetap mematuhi ketentuan yang berlaku.
Ketua KTH Masjid Baitur Mulyo, Sutrisno, menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah dan seluruh pihak terhadap pengembangan perhutanan sosial di wilayahnya. Ia berharap sinergi yang telah terjalin dapat terus diperkuat sehingga pengelolaan hutan tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Balai Perhutanan Sosial Yogyakarta, Cabang Dinas Kehutanan Wilayah I Jawa Tengah, KPH Cepu, Kepala Dinas Pangan, Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blora, Forkopimcam Sambong, para kepala desa, Ketua KTH se-Kabupaten Blora, serta perwakilan KTH dari Kabupaten Grobogan, Rembang, dan Bojonegoro.
