Menu

Mode Gelap
225 Siswa Mulai Tempuh Pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi Rembang, 30 Siswa Berasal dari Blora ‎ SPPG Wajib Serap Pangan Desa, Menko Zulhas: Empat Kali Membandel, Tutup SPPG-nya 30 Siswa Baru SRMA 18 Blora Dititipkan Belajar di Rembang, Gedung Baru di Cepu Belum Rampung ‎ AKBP Inggal Widya Perdana Siap Jaga Kondusivitas Blora, Prioritaskan Mitigasi Sosial dan Ketahanan Pangan AKBP Inggal Widya Perdana Resmi Sambut Tongkat Komando Polres Blora, AKBP Wawan Andi Susanto Dilepas dengan Tradisi Pedang Pora Tradisi Pedang Pora Sambut AKBP Inggal Widya Perdana, AKBP Wawan Andi Susanto Berpamitan dari Polres Blora

Berita

SPPG Wajib Serap Pangan Desa, Menko Zulhas: Empat Kali Membandel, Tutup SPPG-nya

badge-check


					SPPG Wajib Serap Pangan Desa, Menko Zulhas: Empat Kali Membandel, Tutup SPPG-nya Perbesar

Klikjateng Blora – Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG) wajib menyerap bahan pangan dari desa, bukan bergantung pada distributor besar. Kebijakan tersebut diterapkan agar manfaat ekonomi Program MBG benar-benar dirasakan masyarakat desa.

‎Penegasan itu disampaikan saat Menko Pangan meninjau Budidaya Ikan Tematik Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Kamolan di kawasan Sendang Bangeran, Desa Kamolan, Kecamatan Blora, Jumat (31/7/2026).

‎”SPPG harus membeli dari Koperasi Desa Merah Putih, koperasi nelayan, BUMDes, atau usaha yang ada di desa itu. Tidak boleh semuanya dibeli dari distributor besar,” tegas Zulkifli Hasan.

‎Menurutnya, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan ekonomi hingga ke pelosok desa. Oleh karena itu, pemerintah telah memasukkan kewajiban penyerapan produk lokal ke dalam tata kelola SPPG.

‎”Kalau di desa ada ikan lele, ambil lele dari desa. Kalau ada telur, ayam, sayuran, buah-buahan, dan beras, ambil dari desa. Kita ingin ekonomi rakyat tumbuh. Jangan sampai yang menikmati hanya usaha-usaha besar,” ujarnya.

‎Menko Pangan menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi pengelola SPPG yang mengabaikan potensi ekonomi lokal. Ia menyebut evaluasi hingga sanksi penutupan dapat diberlakukan apabila ketentuan tersebut tidak dijalankan.

‎”Kalau tidak mengambil dari desa, kita ingatkan. Dua kali kita ingatkan, tiga kali kita ingatkan. Empat kali, tutup SPPG-nya,” katanya.

‎Dalam pandangan Zulkifli Hasan, pertumbuhan ekonomi nasional selama ini masih terpusat di kota-kota besar. Karena itu, Program MBG diharapkan menjadi salah satu penggerak lahirnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa.

‎”Tidak mungkin Indonesia maju kalau yang maju hanya Jakarta. Harus ada pusat pertumbuhan ekonomi di desa-desa. Karena itu dibentuk Koperasi Desa Merah Putih, Koperasi Nelayan Merah Putih, dan usaha-usaha desa lainnya agar rakyat ikut menikmati pembangunan,” ujarnya.

‎Kunjungan tersebut juga memperlihatkan implementasi rantai pasok pangan berbasis desa. Di Desa Kamolan, bantuan Program Budidaya Ikan Tematik dari Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya dimanfaatkan untuk mengoperasikan 24 kolam bioflok budidaya lele.

‎Pada kesempatan itu, Menko Pangan bersama Sakti Wahyu Trenggono dan Yandri Susanto melakukan penebaran benih ikan lele di satu kolam sekaligus memanen lima kolam bioflok.

‎Hasil panen tersebut dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan empat SPPG dengan harga Rp25.000 per kilogram dalam kondisi bersih. Setiap pemesanan mencapai 150 hingga 300 kilogram.

‎Zulkifli Hasan menyebut pola tersebut sebagai konsep close loop economy, yakni menghubungkan produksi masyarakat desa dengan pasar yang telah tersedia melalui Program Makan Bergizi Gratis.

‎”Lele dari desa masuk ke SPPG. Nanti telur dari desa, ayam dari desa, sayuran dari desa, beras dari desa. Uangnya berputar di desa. Itulah yang kita bangun,” katanya.

‎Ia memperkirakan kebutuhan bahan pangan untuk mendukung MBG akan terus meningkat seiring bertambahnya jumlah SPPG. Karena itu, desa-desa didorong memperkuat kapasitas produksi agar mampu menjadi pemasok utama kebutuhan program tersebut.

‎Ke depan, jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang tersebar di sekitar 80 ribu desa di Indonesia diharapkan saling terhubung sehingga desa yang memiliki surplus produksi dapat memasok wilayah lain yang membutuhkan.

‎Sementara itu, Bupati Blora Arief Rohman menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah pusat yang menjadikan desa sebagai aktor utama dalam rantai pasok MBG.

‎”Kamolan menjadi contoh bagaimana program ketahanan pangan bisa langsung terkoneksi dengan kebutuhan Makan Bergizi Gratis. Yang tumbuh bukan hanya produksi ikannya, tetapi juga ekonomi masyarakat desanya,” ujar Arief.

‎Ia menilai Program MBG harus menjadi penggerak ekonomi desa, bukan sekadar memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga menciptakan pasar baru bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha desa.

‎Sebagai informasi, selain Desa Kamolan, bantuan 24 kolam bioflok dari Kementerian Kelautan dan Perikanan juga disalurkan kepada Koperasi Kelurahan Merah Putih Kunden (Kecamatan Blora), Koperasi Desa Merah Putih Kentong (Kecamatan Cepu), dan Koperasi Desa Merah Putih Sambongrejo (Kecamatan Ngawen). Dengan demikian, total terdapat 96 kolam bioflok di Kabupaten Blora yang disiapkan untuk memperkuat produksi perikanan rakyat sekaligus mendukung kebutuhan bahan pangan Program Makan Bergizi Gratis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending di Berita