Klikjateng, Kudus — Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menyerahkan secara simbolis Rumah Sederhana Layak Huni (RSLH) Tahap I Tahun 2026 di Pendapa Kabupaten Kudus, Kamis (23/4/2026). Program ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui penyediaan hunian yang layak.
Program RSLH dilaksanakan melalui kolaborasi antara Pemkab Kudus dan sektor swasta melalui skema Corporate Social Responsibility (CSR) dari PT Djarum dan PT Hartono Istana Teknologi. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperluas jangkauan bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, kami berterima kasih dan mengapresiasi PT Djarum dan Polytron yang sudah peduli pada masyarakat Kabupaten Kudus,” ujar Bupati.
Ia juga mengingatkan para penerima manfaat agar menjaga dan merawat rumah yang telah diberikan. “Kami titip kepada penerima manfaat RSLH untuk merawat rumah ini dengan sebaik-baiknya,” lanjutnya.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas PKPLH Kudus, Didik Tri Prasetiyo, menjelaskan bahwa bantuan RSLH tahap ini diberikan kepada 128 warga dari empat kecamatan, yakni Bae, Dawe, Jati, dan Kaliwungu.
Sementara itu, GM Community Development PT Djarum, Achmad Budiharto, menegaskan komitmen perusahaan dalam mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui program CSR berkelanjutan.
“Ini merupakan salah satu program bakti kami, Djarum Group, kepada negeri. Hingga 2029 nanti, kami akan membantu memperbaiki sekitar 2.500 rumah warga. Mohon doa restu agar kami terus dapat memberikan kontribusi bagi Kabupaten Kudus,” ujarnya.
Salah satu penerima manfaat, Kartijo, mengaku bersyukur atas bantuan tersebut. Pria yang bekerja sebagai tukang pijat ini menyebut kondisi rumahnya kini jauh lebih nyaman.
“Alhamdulillah, sekarang sudah aman dari bocor saat hujan. Rumah juga lebih bersih dan rapi, pelanggan jadi semakin nyaman,” tuturnya.
Melalui program ini, Pemkab Kudus berharap kesejahteraan masyarakat terus meningkat, sekaligus mendorong kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan daerah.
