Menu

Mode Gelap
Dorong Digitalisasi PBB, Pemkab Grobogan Gandeng LKK dari Desa untuk Kembangkan Layanan Ramah Warga Pemkab Rembang Tangani 11 Ruas Jalan hingga April 2026, Fokus Jaga Konektivitas Wilayah Dukcapil Blora Sosialisasikan Formulir Baru Layanan Adminduk di Kecamatan Blora Kudus Raih Tiga Penghargaan di Top BUMD Awards 2026 ‎ BPJS Kesehatan Kredensial Cath Lab RSUD Rembang, Didorong Segera Masuk Skema JKN Hujan Deras Picu Longsor di Jepon Blora, Empat Rumah Warga Rusak ‎

Berita

Dorong Digitalisasi PBB, Pemkab Grobogan Gandeng LKK dari Desa untuk Kembangkan Layanan Ramah Warga

badge-check


					Dorong Digitalisasi PBB, Pemkab Grobogan Gandeng LKK dari Desa untuk Kembangkan Layanan Ramah Warga Perbesar

Klikjateng, Grobogan – Transformasi digital di sektor perpajakan daerah terus dipacu guna memberikan kemudahan bagi wajib pajak. Upaya tersebut ditunjukkan melalui audiensi strategis antara pemerintah daerah dan lembaga pendidikan berbasis desa, Selasa (14/4/2026).

‎Sekretaris Daerah Grobogan, Anang Armunanto, didampingi jajaran BPPKAD Kabupaten Grobogan, menerima kunjungan dari Lembaga Kursus Komputer (LKK) Wahana Prestasi asal Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon.

‎Pertemuan ini menjadi forum diskusi penting terkait pengembangan platform layanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berbasis digital. Fokus utama pembahasan adalah menciptakan sistem informasi dan pembayaran non-tunai yang tidak hanya canggih secara teknologi, tetapi juga mudah diakses masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan.

‎Perwakilan LKK Wahana Prestasi menekankan pentingnya pendekatan yang sederhana dan inklusif dalam pengembangan layanan digital. Sebagai lembaga yang berakar dari desa, mereka memahami berbagai kendala yang dihadapi masyarakat dalam mengadopsi teknologi.

‎“Kami ingin memastikan bahwa inovasi teknologi tidak justru menciptakan jarak bagi warga. Layanan PBB digital harus sesederhana mungkin agar warga di pelosok desa pun merasa nyaman beralih ke pembayaran non-tunai,” ungkapnya.

‎Dalam audiensi tersebut, turut dibahas rencana integrasi data yang memungkinkan masyarakat mengecek tagihan PBB secara real-time. Hal ini dinilai penting untuk meningkatkan transparansi sekaligus akuntabilitas dalam pengelolaan pajak daerah.

‎Sekda Anang Armunanto menyambut positif inisiatif tersebut sebagai langkah konkret menuju pelayanan publik yang lebih modern dan efisien. Menurutnya, kolaborasi dengan lembaga lokal menjadi kunci dalam mempercepat literasi digital masyarakat.

‎Meski belum menghasilkan keputusan formal, pertemuan ini mencerminkan keterbukaan pemerintah daerah dalam menerima masukan dari berbagai elemen, termasuk lembaga pendidikan di tingkat desa.

‎Dengan layanan yang lebih mudah dipahami dan diakses, optimalisasi pendapatan daerah melalui sektor PBB diharapkan dapat tercapai tanpa membebani masyarakat. Digitalisasi pun tidak sekadar menjadi tren, melainkan solusi nyata untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, inklusif, dan efisien di Grobogan.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending di Berita