Klikjateng, Blora – Pemerintah Desa Tamanrejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, mulai mengerem laju pembangunan fisik menyusul menyusutnya Dana Desa (DD) tahun 2026. Dari sebelumnya di atas Rp 1 miliar, kini anggaran yang diterima hanya Rp 373,45 juta atau turun sekitar 30 persen.
Kepala Desa Tamanrejo, Suratman, mengatakan kondisi tersebut memaksa pemerintah desa memfokuskan anggaran pada program-program prioritas yang telah ditetapkan dalam Permendes.
“Dengan keterbatasan anggaran, kami harus benar-benar selektif. Prioritas utama tetap pada kebutuhan mendesak masyarakat,” ujar Suratman. Jumat (6/2/2026).
Ia menjelaskan, sepanjang tahun 2025 sejumlah pembangunan fisik berhasil direalisasikan baik melalui Dana Desa maupun Bantuan Provinsi, meski diakui belum sepenuhnya sempurna.
“Kami bukan yang paling benar. Masih ada kekurangan. Karena itu, kami terbuka terhadap kritik dan saran warga sebagai bahan evaluasi,” ungkapnya.
Desa Tamanrejo dihuni 3.458 jiwa atau 1.190 kepala keluarga yang tersebar di tiga dukuhan, yakni Maguan, Porendeng, dan Setrotaman. Pada 2025, Dana Desa digunakan antara lain untuk pembangunan jalan paving di Dukuh Porendeng sepanjang 380 meter dengan lebar 3,5 meter senilai Rp 350 juta serta pembangunan cekdam di Dukuh Maguan dengan anggaran sekitar Rp 85 juta.
Selain itu, melalui Bantuan Provinsi, Pemdes Tamanrejo merealisasikan pavingisasi di Dukuh Maguan dan Dukuh Porendeng dengan total anggaran ratusan juta rupiah. Dana Desa juga dialokasikan untuk program ketahanan pangan, mulai dari pembangunan cekdam, sosialisasi pupuk organik, hingga pembentukan bank sampah.
Memasuki tahun 2026, Pemdes Tamanrejo menetapkan delapan program prioritas sesuai ketentuan Permendes. Program tersebut meliputi penyaluran BLT Dana Desa bagi warga miskin, kesiapsiagaan bencana, digitalisasi dan keterbukaan informasi desa, pencegahan stunting, serta pembangunan infrastruktur dalam skala terbatas.
Meski saat ini Tamanrejo berstatus nol kasus stunting, Suratman menegaskan upaya pencegahan tetap dilakukan.
“Ini langkah antisipasi agar kasus stunting tidak muncul kembali,” tegasnya.
Untuk pembangunan fisik tahun 2026, hanya dua titik yang direncanakan, yakni pavingisasi di Dukuh Porendeng RT 4 RW 2 dengan anggaran Rp 100 juta dan di Dukuh Setrotaman RT 6 RW 4 senilai Rp 72 juta. Seluruh program prioritas tersebut merupakan hasil musyawarah desa yang melibatkan berbagai unsur masyarakat.
Sementara itu, Ketua BPD Tamanrejo, Mulyono, menilai pelaksanaan program tahun 2025 secara umum berjalan baik meskipun belum tuntas 100 persen. Kendala utama terjadi pada pembangunan cekdam di wilayah Maguan yang mengalami kerusakan akibat faktor alam.
“Strukturnya pecah karena kondisi alam. Namun pemdes melalui TPK siap bertanggung jawab dan akan membangun ulang,” jelasnya.
Hal senada disampaikan anggota BPD, Kardi. Ia menyebut pembangunan ulang cekdam senilai Rp 85 juta tersebut direncanakan pada Juni–Juli saat musim kemarau, dengan pelaksanaan menunggu arahan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Blora.
Saat ini, Desa Tamanrejo telah menyandang status Desa Mandiri. Namun menurut Suratman, capaian tersebut bukan akhir dari proses pembangunan.
“Justru ini menjadi tanggung jawab bagi kami untuk terus berinovasi, memperbaiki pelayanan, dan menjaga keberlanjutan pembangunan demi kesejahteraan warga,” pungkasnya.
