Klikjateng, Blora – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Blora yang dijalankan melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terus berjalan dengan dukungan berbagai pihak. Hingga kini, sudah ada 49 dapur yang beroperasi dari total 73 dapur yang direncanakan.
Kepala Koordinator SPPG Blora, Artika Diannita, mengungkapkan jumlah penerima manfaat program ini cukup besar.
“Di Blora ada sekitar 49 dapur yang beroperasi, ada lagi 6 SPPG yang sudah ada Kepala Dapur atau SPPI yang menunggu tanggal operasional, sehingga jumlah dapur mencapai 55, jumlah penerima manfaat per 22 September mencapai 137.861,” jelasnya.
Artika menyebutkan, kemitraan SPPG di Blora berasal dari beragam kalangan. Selain dari warga sipil melalui yayasan, ada pula keterlibatan satu anggota DPRD Blora dan satu kepala desa di Kecamatan Kedungtuban.
Terkait nilai makanan yang disalurkan, SPPG telah membaginya sesuai kategori usia dan kelompok penerima.
“Untuk balita, TK, PAUD, dan SD kelas 1–3 bahan bakunya senilai Rp8.000 per porsi. Sedangkan untuk SD kelas 4–6, SMP, SMA, serta ibu hamil dan menyusui nilainya Rp10.000 per porsi. Di luar itu ada biaya tambahan Rp2.000 untuk sewa serta Rp3.000 untuk operasional seperti listrik, gas, air, hingga relawan,” terangnya.
Menanggapi adanya keluhan soal kualitas makanan, seperti isu makanan berulat di Kecamatan Kunduran, Artika menegaskan perlunya pengecekan terlebih dahulu.
“Kita tidak bisa langsung menghakimi. Harus dicek dulu dari sekolah mana, dapurnya mana, dan kita survei ke beberapa tempat yang dilayani oleh satu dapur. Karena satu dapur bisa melayani banyak sekolah,” tegasnya.
Artika menambahkan, teknis pembagian makanan di sekolah sepenuhnya diserahkan kepada pihak sekolah.
“Kita sudah kerjasama, setiap sekolah ada PIC (penanggung jawab) yang mengurusi makanan. Kalau ada perubahan jadwal seperti libur atau pulang cepat, mereka harus konfirmasi ke kita,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa menjadi mitra SPPG membutuhkan modal yang tidak sedikit.
“Jika dihitung mulai dari bangunan dapur, peralatan masak, hingga kendaraan distribusi, modal yang dibutuhkan sekitar Rp1,5 miliar sampai Rp2 miliar untuk satu dapur,” katanya.
Dengan sistem kemitraan ini, SPPG Blora diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan dan gizi di daerah, terutama bagi anak-anak dan ibu hamil.
