Klikjateng, Kudus – Pemerintah Kabupaten Kudus, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), resmi meluncurkan Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (IPPD) dalam sebuah acara bertajuk Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa yang berlangsung di Pendapa Kabupaten Kudus pada Selasa (17/12). Acara tersebut dihadiri Penjabat (Pj) Bupati Kudus, M. Hasan Chabibie, beserta seluruh jajaran pemerintahan desa dan pemangku kepentingan terkait.
Alat Ukur Kinerja Pemerintahan Desa
Dalam sambutannya, Hasan Chabibie menyampaikan pentingnya IPPD sebagai alat ukur kinerja aparatur pemerintahan desa. “Alat ini tidak hanya berfungsi untuk memantau, tetapi juga sebagai acuan dalam mengevaluasi kinerja aparat pemerintah desa setiap tahunnya,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah Dinas PMD yang telah meluncurkan program ini sebagai inovasi untuk meningkatkan kualitas pemerintahan desa. “Melalui IPPD, seluruh desa di Kabupaten Kudus diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam melaksanakan tahapan yang telah ditentukan, termasuk pengelolaan aset dan keuangan desa melalui aplikasi berbasis digital ini,” tambahnya.
Aplikasi IPPD untuk Penilaian Objektif
Hasan juga menekankan pentingnya aplikasi IPPD dalam menilai kinerja desa secara objektif berdasarkan indikator yang terukur. Hal ini dinilai dapat mempermudah evaluasi sekaligus memperkuat pondasi pembangunan desa yang lebih maju.
“Dengan indikator yang terukur, setiap desa dapat mengevaluasi kinerjanya secara transparan dan akuntabel. Saya harap aplikasi ini dapat membantu desa-desa menjadi lebih efektif dan efisien dalam menyelenggarakan pemerintahan,” katanya.
Pembangunan Berbasis Daerah Perbatasan
Pj Bupati Kudus juga menyoroti pentingnya pembangunan wilayah perbatasan. Menurutnya, fokus pembangunan tidak hanya di pusat kota, tetapi harus dimulai dari daerah terluar sebagai halaman depan suatu wilayah.
“Jika kita ingin membangun Kabupaten Kudus, maka yang jadi fokus adalah perbatasan. Ketika sarana prasarana dan pelayanan publik di perbatasan memadai, maka wilayah kita akan dinilai baik secara keseluruhan,” jelas Hasan.
Sinergi Kebijakan dan Optimalisasi Kinerja Desa
Kepala Dinas PMD Kudus, Famny Dwi Arfana, berharap dengan dilaunchingnya IPPD, kebijakan pemerintah dapat lebih terintegrasi dan optimal. Sistem IPPD dirancang untuk mempermudah proses penginputan data dokumen perencanaan desa, lembaga desa, pengelolaan keuangan, dan aset desa secara sistematis.
“Tujuan utama IPPD adalah mendorong disiplin dan kinerja aparat pemerintah desa agar mampu menyelenggarakan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan demokratis,” terang Famny.
Komitmen Menuju Desa yang Maju dan Berkualitas
Dengan adanya IPPD, Pemerintah Kabupaten Kudus berkomitmen untuk mendukung desa-desa dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Langkah ini diharapkan menjadi pijakan awal untuk menciptakan desa yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing.
