Menu ✖

Mode Gelap
Blora Jadi Lokasi Percontohan Program FAO, Uwi dan Talas Disiapkan Jadi Komoditas Unggulan Pangan Lokal Bupati Blora Kawal Hak Daerah Penghasil Migas, Perjuangkan Kepastian PI 10 Persen dan DBH Truk Tronton Adu Banteng di Jalan Blora–Rembang, Dua Sopir Selamat Polisi Ungkap Dugaan Penyebab Ledakan Tangki PPSDM Migas Cepu, Satu Pekerja Meninggal Dunia Ledakan Guncang Kilang PPSDM Migas Cepu, Satu Orang Luka Bakar 90 Persen hingga Kritis Kenalkan Dunia Pertanian kepada Generasi Muda, Pemkab Rembang Luncurkan Agroeduwisata Sendangasri

Berita

Bupati Blora Kawal Hak Daerah Penghasil Migas, Perjuangkan Kepastian PI 10 Persen dan DBH

badge-check


					Bupati Blora Kawal Hak Daerah Penghasil Migas, Perjuangkan Kepastian PI 10 Persen dan DBH Perbesar

Klikjateng, BLORA – Bupati Blora Dr. H. Arief Rohman terus mengawal perjuangan daerah penghasil minyak dan gas bumi (migas) agar memperoleh hak dan manfaat ekonomi yang lebih adil dari pengelolaan sumber daya alam.

‎

‎Sebagai Ketua Dewan Pengurus Asosiasi Daerah Penghasil Migas dan Energi Terbarukan (ADPMET) periode 2025–2030, Arief Rohman turut mendorong penguatan regulasi terkait Participating Interest (PI) 10 persen dan Dana Bagi Hasil (DBH) migas.

‎

‎Perjuangan tersebut menjadi salah satu agenda utama dalam Rapat Kerja ADPMET 2026 yang berlangsung di Vasa Hotel Surabaya, Selasa (17/11/2026). Kegiatan yang digelar pada 16–18 November 2026 itu mengusung tema Mengawal Hak Daerah: Penguatan Tata Kelola PI 10%, DMO, dan BUMD Migas.

‎

‎Dalam forum tersebut, ADPMET mendorong revisi Permen ESDM Nomor 37 Tahun 2016 juncto Permen ESDM Nomor 1 Tahun 2025. Usulan itu mencakup kepastian pemberian PI 10 persen, kejelasan formula dan batas waktu pengalihan, serta penguatan posisi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mitra dalam pengelolaan wilayah kerja migas.

‎

‎Sekretaris Jenderal ADPMET, Dr. Ir. Andang Bachtiar, dalam paparannya turut menyoroti belum transparannya perhitungan DBH berdasarkan kontribusi produksi masing-masing daerah.

‎

‎Untuk itu, ADPMET mendorong penerapan sistem ring-fencing, yakni pemisahan perhitungan biaya operasional, penerimaan, dan kontribusi setiap wilayah kerja migas. Dengan sistem tersebut, kontribusi daerah penghasil diharapkan dapat dihitung secara lebih transparan dan proporsional.

‎

‎Selain itu, khusus perpanjangan wilayah kerja PT Pertamina EP, ADPMET mengusulkan agar BUMD di setiap daerah penghasil mendapatkan kesempatan memperoleh penawaran PI 10 persen.

‎

‎Langkah ini dinilai penting untuk memperluas keterlibatan daerah dalam pengelolaan migas sekaligus memastikan kontribusi produksi sejalan dengan manfaat ekonomi yang diterima daerah.

‎

‎Bagi Kabupaten Blora, perjuangan tersebut memiliki arti strategis. Blora telah memiliki pengalaman dalam pengelolaan PI 10 persen melalui BKS PI Blok Cepu. Pengalaman itu bahkan menjadi rujukan bagi daerah lain.

‎

‎Pada 26 Oktober 2026, Pemerintah Kabupaten Gresik melakukan studi tiru ke Blora untuk mempelajari pengelolaan PI 10 persen sektor migas.

‎

‎Selain membahas PI 10 persen, rapat kerja ADPMET juga menyoroti optimalisasi Domestic Market Obligation (DMO) untuk mendukung pemenuhan kebutuhan energi dalam negeri.

‎

‎Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM RI, Ir. Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, M.Si., menjelaskan bahwa meskipun pengelolaan migas merupakan kewenangan pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran penting dalam mendukung perizinan, konsultasi pengelolaan wilayah kerja, hingga penyelesaian persoalan pelaksanaan kontrak kerja sama.

‎

‎Ia menegaskan, keberhasilan PI 10 persen tidak cukup hanya diukur dari pengalihan hak kepada BUMD. Namun, harus diikuti penguatan tata kelola, transparansi keuangan, akuntabilitas, serta kapasitas sumber daya manusia agar manfaatnya benar-benar dirasakan daerah.

‎

‎Usai mengikuti rapat kerja, Bupati Arief Rohman mengatakan perjuangan hak daerah penghasil migas semakin penting, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran.

‎

‎Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa hanya mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Potensi pendapatan daerah harus terus dioptimalkan untuk memperkuat kapasitas fiskal dan mendukung pembiayaan pembangunan.

‎

‎“Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, optimalisasi PAD menjadi semakin penting. Blora tidak bisa hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat. Potensi migas harus dimaksimalkan agar mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan,” ujarnya.

‎

‎Ia menambahkan, melalui ADPMET, pemerintah daerah perlu bersinergi mendorong penguatan regulasi dan tata kelola migas agar daerah penghasil mendapatkan kepastian hak serta manfaat ekonomi yang proporsional.

‎

‎“Karena itu, kami mendorong kepastian hak daerah atas PI 10 persen dan DBH agar pengelolaannya transparan, adil, dan memberikan manfaat nyata. Prinsipnya, efisiensi anggaran harus berjalan beriringan dengan optimalisasi pendapatan. Sehingga pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” katanya.

‎

‎Rapat kerja tersebut turut dihadiri Ketua Umum ADPMET yang juga Gubernur Jambi Dr. H. Al Haris, Sekjen ADPMET Andang Bachtiar, Sekretaris Ditjen Migas Kementerian ESDM Muhammad Rizwi Jilanisaf Hisjam, serta Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. Adhy Karyono.

‎

‎Melalui kepemimpinannya di ADPMET, Arief Rohman berharap perjuangan daerah penghasil migas semakin kuat. Daerah tidak boleh hanya menjadi lokasi eksploitasi sumber daya alam, tetapi juga harus mendapatkan kepastian hak dan manfaat ekonomi yang sebanding dengan kontribusinya.

‎

‎Bagi Blora, optimalisasi sektor migas diharapkan menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan PAD, mengurangi ketergantungan terhadap transfer pusat, serta menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.

‎

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending di Berita