Klikjateng, BLORA – Kabupaten Blora diproyeksikan menjadi salah satu kawasan strategis pengembangan sentra produksi pangan di Pulau Jawa. Hal tersebut menyusul penandatanganan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora dengan PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero), Jumat (6/11/2026).
Penandatanganan berlangsung di Ruang Rapat Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Blora. Kesepakatan tersebut ditandatangani Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, bersama Direktur Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP), Brigjen TNI Blasius Popylus.
Kegiatan tersebut disaksikan jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten, kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, sejumlah camat, serta rombongan PT Agrinas Pangan Nusantara.
Wakil Bupati Blora Sri Setyorini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada jajaran PT Agrinas Pangan Nusantara yang telah mempercayakan Kabupaten Blora sebagai mitra dalam pengembangan kawasan sentra produksi pangan.
Menurutnya, kesepakatan ini menjadi langkah strategis untuk mendukung Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 dan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.
”Kesepakatan ini merupakan langkah strategis dalam mendukung Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 dan Nomor 16 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional,” ujar Sri Setyorini.
Wabup yang akrab disapa Budhe Rini tersebut mengatakan, Kabupaten Blora memiliki potensi lahan dan sektor pertanian yang cukup besar. Melalui kerja sama ini, potensi tersebut diharapkan dapat dioptimalkan, termasuk melalui pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), untuk dikembangkan menjadi kawasan sentra produksi pangan yang produktif dan berkelanjutan.
Ia berharap kemitraan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi petani, mulai dari peningkatan produktivitas, perluasan akses pasar, penciptaan peluang usaha, hingga peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani.
”Kami ingin petani lokal terlibat aktif dan menjadi bagian penting dari pengembangan kawasan sentra produksi pangan ini. Saya minta OPD terkait memastikan keterlibatan dan kepentingan petani lokal menjadi prioritas, sehingga kerja sama ini benar-benar memberikan manfaat langsung bagi petani dan masyarakat Blora,” tegasnya.
Budhe Rini juga meminta agar kesepakatan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen semata. OPD terkait diminta segera menindaklanjuti dengan menyusun Perjanjian Kerja Sama (PKS) teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
”Mari kita bangun sinergi dan komitmen bersama untuk menjadikan Kabupaten Blora sebagai salah satu daerah yang berkontribusi dalam memperkuat ketahanan pangan nasional,” pungkasnya.
Blora Jadi Awal Pengembangan Kawasan Pangan di Jawa
Sementara itu, Direktur Kawasan Sentra Produksi Pangan PT Agrinas Pangan Nusantara, Brigjen TNI Blasius Popylus, menjelaskan bahwa PT Agrinas Pangan Nusantara merupakan perusahaan yang dibentuk atas arahan Presiden Republik Indonesia sebagai bagian dari transformasi dan penguatan sektor pangan nasional.
”Kehadiran PT Agrinas diharapkan mampu menjadi bagian penting dalam mendukung kebijakan pemerintah, khususnya dalam mewujudkan ketahanan dan kemandirian pangan nasional,” jelasnya.
Menurut Blasius, PT Agrinas memiliki fungsi utama dalam pengembangan sektor pangan serta bidang engineering atau rekayasa teknologi. Pembentukan perusahaan tersebut diarahkan untuk memperkuat pengelolaan potensi sumber daya nasional, khususnya pertanian, pangan, dan infrastruktur pendukungnya.
Ia menyebut, Presiden telah memberikan arahan agar seluruh potensi sumber daya air, lahan pertanian, serta sumber daya manusia dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat terwujudnya kemandirian pangan Indonesia.
”Kami memiliki tujuan besar untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara agraris. Potensi lahan, sumber daya air, serta kekayaan alam yang dimiliki Indonesia harus dikelola dengan baik agar mampu memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya para petani,” tuturnya.
Blasius mengungkapkan, untuk wilayah Pulau Jawa, pengembangan kawasan strategis pangan akan diawali di Kabupaten Blora. Selanjutnya, program serupa direncanakan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, serta Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.
Pemilihan sejumlah wilayah tersebut didasarkan pada potensi dan kesiapan kawasan dalam mendukung pengembangan sektor pertanian serta penguatan ketahanan pangan.
Khusus di Kabupaten Blora, pengembangan akan diarahkan pada optimalisasi kawasan pertanian agar mampu menjadi sentra produksi yang produktif.
”Hasil produksi tersebut nantinya diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Selanjutnya, melalui pengembangan agrobisnis dan hilirisasi, hasil pertanian tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga dapat diolah sehingga memiliki nilai tambah ekonomi,” terangnya.
Ia menegaskan, petani harus menjadi bagian utama dalam pelaksanaan program tersebut.
”Kami ingin menempatkan petani sebagai subjek utama dalam program ini, bukan sekadar sebagai objek pembangunan,” tambahnya.
Dorong Kesejahteraan Petani Blora
Lebih lanjut, Blasius menyampaikan apresiasi terhadap kekompakan dan sinergi Pemkab Blora bersama seluruh unsur terkait dalam mendukung rencana pengembangan kawasan sentra produksi pangan.
Ia berharap semangat kebersamaan tersebut terus dipertahankan sehingga rencana pengembangan kawasan pangan di Kabupaten Blora dapat berjalan sesuai harapan.
”Kami meyakini bahwa melalui kerja sama, komitmen, dan dukungan seluruh pihak, Blora dapat menjadi salah satu kawasan strategis dalam mendukung ketahanan dan swasembada pangan nasional,” pungkasnya.
Usai penandatanganan kesepakatan bersama, kegiatan dilanjutkan dengan penukaran cinderamata antara Pemkab Blora dan PT Agrinas Pangan Nusantara serta foto bersama.
Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah awal pengembangan potensi pertanian Blora secara lebih terintegrasi, mulai dari optimalisasi lahan, peningkatan produksi, penguatan agrobisnis hingga hilirisasi hasil pertanian, dengan tetap menempatkan petani lokal sebagai pelaku utama.
