Klikjateng, Blora — Pemerintah Kabupaten Blora terus berupaya menekan angka kemiskinan yang masih menjadi salah satu pekerjaan besar daerah. Pada 2025, angka kemiskinan Kabupaten Blora tercatat sebesar 10,58 persen dan ditargetkan kembali turun pada 2026.
Namun, di balik angka tersebut, Wakil Bupati Blora Sri Setyorini mengingatkan agar pemerintah tidak hanya berpedoman pada data administratif. Menurutnya, masih banyak warga yang hidup dalam keterbatasan dan membutuhkan penanganan secara langsung.
Hal itu disampaikan Sri Setyorini saat memimpin Rapat Koordinasi Penguatan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPKK) di Ruang Pertemuan Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Senin (5/10/2026).
Rapat tersebut dihadiri jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), para camat, serta Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Blora.
Sri Setyorini meminta camat, kepala desa, lurah hingga perangkat wilayah aktif turun ke lapangan untuk memastikan kondisi masyarakat secara langsung.
”Kalau kita turun ke desa-desa, faktanya masyarakat miskin masih banyak. Ada yang benar-benar membutuhkan perhatian dan penanganan. Karena itu, kita tidak boleh hanya melihat data, tetapi harus melihat kondisi riil di lapangan,” ujar Sri Setyorini.
Wakil Bupati yang akrab disapa Budhe Rini itu menjelaskan, berdasarkan target pembangunan daerah, angka kemiskinan Blora pada 2026 diharapkan turun sekitar 0,11 hingga 0,71 persen dari capaian 2025 sebesar 10,58 persen.
Dengan demikian, angka kemiskinan ditargetkan dapat ditekan hingga sekitar 10,47 persen atau bahkan lebih rendah.
Menurutnya, target tersebut membutuhkan kerja bersama seluruh elemen pemerintahan hingga tingkat desa dan kelurahan. Keberadaan TKPKK di tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan dinilai penting untuk memastikan tidak ada warga miskin yang luput dari perhatian.
”Kalau ada keluarga yang membutuhkan bantuan, jangan menunggu. Segera laporkan dan carikan solusi bersama. Bisa melalui OPD, Baznas, pemerintah desa, atau pihak lain yang memiliki program bantuan,” katanya.
Budhe Rini juga menilai salah satu tantangan penanggulangan kemiskinan di Blora adalah laju penurunannya yang masih relatif lambat.
Karena itu, penanganan kemiskinan menurutnya tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Program pemberdayaan yang mampu menciptakan sumber penghasilan bagi masyarakat juga harus diperkuat.
Ia mencontohkan bantuan produktif berupa ayam petelur. Menurutnya, bantuan tersebut berpotensi memberikan manfaat jangka panjang apabila disertai dukungan kandang, pakan, serta jumlah ternak yang memadai.
”Jangan hanya memberi bantuan untuk dimakan hari ini. Yang harus kita pikirkan adalah bagaimana masyarakat bisa memperoleh penghasilan dan hidup lebih mandiri,” ujarnya.
Selain persoalan ekonomi, Sri Setyorini menegaskan bahwa kemiskinan merupakan persoalan multidimensi yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, perumahan, hingga pemenuhan kebutuhan dasar.
Karena itu, intervensi pemerintah harus dilakukan secara terintegrasi dan berkelanjutan.
Ia juga meminta seluruh kecamatan memperkuat pendataan keluarga miskin dan kelompok rentan. Data yang akurat dinilai menjadi fondasi penting untuk menentukan bentuk bantuan maupun program pemberdayaan agar tepat sasaran.
”Jangan sampai ada keluarga yang sangat membutuhkan tetapi tidak terdata. Kita harus hadir, melihat langsung, dan memastikan mereka mendapatkan penanganan yang tepat. Penanggulangan kemiskinan adalah tugas kita bersama,” tegasnya.
Sri Setyorini menambahkan, keberhasilan menurunkan angka kemiskinan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran. Ketepatan sasaran program serta kuatnya kolaborasi antarinstansi hingga tingkat paling bawah juga menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan kemiskinan di Kabupaten Blora.
