Klikjateng Grobogan – Pemerintah Kabupaten Grobogan terus memperkuat upaya percepatan penurunan angka stunting melalui evaluasi berkelanjutan dan penguatan kolaborasi lintas sektor. Langkah tersebut dinilai penting agar berbagai intervensi yang dilakukan dapat berjalan tepat sasaran dan menjangkau anak serta keluarga yang membutuhkan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting serta tindak lanjut Surat Edaran Intervensi Stunting Serentak Tahun 2026 di Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, Rabu (17/6/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bapperida, Ketua TP PKK Kabupaten Grobogan Suyatun Setyo Hadi, tenaga kesehatan, nutrisionis, perangkat daerah terkait, serta berbagai pihak yang terlibat dalam upaya percepatan penurunan stunting.
Dalam arahannya, Anang Armunanto menyampaikan bahwa target prevalensi stunting Kabupaten Grobogan pada tahun 2026 berada di angka 17,65 persen dan ditargetkan turun menjadi 14,90 persen pada akhir periode RPJMD.
Menurutnya, pencapaian target tersebut memerlukan sinergi yang kuat antarinstansi serta evaluasi terhadap berbagai program yang telah berjalan.
“Data yang valid menjadi salah satu kunci utama agar intervensi yang dilakukan benar-benar tepat sasaran. Karena itu, kita perlu menganalisis bersama apa yang perlu diperbaiki, tantangan yang dihadapi di lapangan, serta langkah-langkah yang harus dilakukan ke depan,” ujarnya.
Sekda juga menekankan pentingnya menjaga kualitas pelaksanaan pemantauan pertumbuhan balita. Berbagai aspek pendukung, mulai dari sarana pengukuran, proses pelaksanaan di lapangan, hingga cakupan pemantauan perlu terus dievaluasi agar data yang dihasilkan semakin akurat.
Ia menilai berbagai kendala yang ditemukan selama pelaksanaan program harus dijadikan bahan perbaikan bersama sehingga solusi yang disusun dapat lebih sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.
Selain itu, Anang mendorong penguatan kerja sama lintas sektor, termasuk dengan sektor swasta, serta meminta Dinas Kesehatan menyusun standar pelayanan edukasi stunting yang dapat digunakan oleh kader kesehatan dan Tim Penggerak PKK agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat lebih seragam.
“Melalui kolaborasi yang kuat dan data yang akurat, kita dapat memastikan setiap intervensi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Rapat koordinasi tersebut tidak hanya menjadi forum penyampaian arahan, tetapi juga diisi dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Berbagai masukan dari peserta dihimpun untuk mengidentifikasi tantangan yang masih dihadapi di lapangan sekaligus menjadi bahan penyempurnaan pelaksanaan program di masa mendatang.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan, dr. Jatmiko, menegaskan bahwa percepatan penurunan stunting tidak dapat dilakukan oleh sektor kesehatan semata.
Menurutnya, diperlukan kolaborasi lintas program dan lintas sektor agar berbagai upaya yang dilakukan dapat saling melengkapi dan memberikan hasil yang optimal.
“Data yang akurat dan pelaksanaan yang benar menjadi kunci agar intervensi yang diberikan tepat sasaran. Pendampingan kepada masyarakat juga harus terus diperkuat,” ujarnya.
Kegiatan tersebut juga menghadirkan narasumber dari Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan RI, Dakhlan Choeron, yang memberikan penguatan terkait pelaksanaan intervensi stunting di daerah.
Melalui evaluasi yang berkelanjutan, keterbukaan terhadap berbagai masukan, serta penguatan kolaborasi lintas sektor, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap upaya percepatan penurunan stunting dapat berjalan semakin efektif sehingga lebih banyak anak dapat tumbuh sehat, cerdas, dan berkembang secara optimal sejak usia dini.
