Klikjateng, Blora — Arief Rohman menegaskan bahwa peningkatan produktivitas daerah serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi fokus pembangunan Kabupaten Blora pada tahun 2027. Hal tersebut disampaikan saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2027 di Kantor Bapperida Blora, Kamis (12/3/2026).
Menurut Arief Rohman, Kabupaten Blora memiliki potensi besar pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, serta UMKM yang dapat dikembangkan seiring dengan peluang pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
“Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Mas Arief, sapaan akrabnya.
Ia menjelaskan, penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2027 telah melalui berbagai tahapan partisipatif dengan melibatkan banyak pihak, mulai dari masyarakat, dunia usaha, akademisi hingga komunitas.
Sementara itu, Sekretaris Bapperida Blora, Antonius Nugrahanto, ST, dalam laporannya menyampaikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 telah menghasilkan ribuan usulan prioritas dari berbagai forum perencanaan.
Dari Musrenbang desa dan kelurahan tercatat sebanyak 3.892 usulan prioritas, sedangkan Musrenbang RKPD tingkat kecamatan menghimpun 144 usulan prioritas.
Selain itu, Musrenbang Gen-Z, perempuan dan kelompok rentan menghasilkan 45 usulan prioritas. Pra-Musrenbang tematik stunting menghasilkan 98 usulan prioritas, serta pra-Musrenbang RKPD kabupaten sebanyak 48 usulan prioritas.
“Hingga 5 Maret kemarin di SIPD tercatat 3.961 usulan aspirasi masyarakat dari berbagai unsur masyarakat, lembaga serta desa dan kelurahan. Sementara dari DPRD Kabupaten Blora melalui pokir DPRD terdapat 2.218 usulan,” jelas Anton.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Arief Rohman juga memaparkan sejumlah capaian visi misi selama satu tahun terakhir, khususnya di bidang infrastruktur melalui program Dalane Sansoyo Alus.
“Alhamdulillah, tahun 2025 kemarin kami menganggarkan infrastruktur jalan dan jembatan hampir Rp430 miliar untuk rekonstruksi jalan sepanjang 121,14 kilometer, termasuk Inpres Jalan Daerah sepanjang 20,81 kilometer,” paparnya.
Ia menambahkan, kondisi jalan mantap di Kabupaten Blora saat ini telah mencapai 69,51 persen dan akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang.
“Masih ada sekitar 30 persen jalan yang belum mantap. Semoga dalam sisa empat tahun kepemimpinan kami bersama Bu Wakil Bupati dapat menyelesaikan jalan yang belum mantap,” harapnya.
Selain pembangunan jalan, Pemerintah Kabupaten Blora juga mendapatkan dukungan dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN untuk program ketahanan pangan, antara lain pembangunan Bendungan Cabean, embung, perbaikan saluran irigasi, serta pengembangan jaringan air bersih yang telah menjangkau 247 rumah tangga.
Di sektor perumahan, Pemkab Blora melaksanakan program Omahe Pantes dengan penanganan 1.102 unit rumah tidak layak huni. Selain itu juga dilakukan pemasangan 658 unit penerangan jalan umum melalui program Dalane Dadi Padang.
Pada sektor ekonomi, nilai investasi di Kabupaten Blora pada triwulan III tahun 2025 tercatat mencapai Rp1,729 triliun. Sementara jumlah kunjungan wisatawan mencapai 1,16 juta orang.
Berbagai program pembangunan tersebut turut mendorong penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Blora dari 11,42 persen pada tahun 2024 menjadi 10,58 persen pada tahun 2025.
“Sebanyak 1.882 orang tercatat berhasil tergraduasi dari kemiskinan,” jelasnya.
Musrenbang RKPD Kabupaten Blora Tahun 2027 tersebut dihadiri sejumlah perwakilan kepala daerah dari wilayah sekitar, di antaranya Kabupaten Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Rembang, Pati, dan Grobogan. Kegiatan juga diikuti unsur Forkopimda, anggota DPRD Kabupaten Blora, Kepala Bappeda Provinsi Jawa Tengah, kepala perangkat daerah, camat, serta para pemangku kepentingan lainnya baik secara luring maupun daring.
Sebagai catatan, tahapan penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2027 diawali dari Musrenbang desa (Musdes) dan kelurahan, forum konsultasi publik rancangan awal RKPD, Musrenbang RKPD tingkat kecamatan, forum perangkat daerah, Musrenbang Gen-Z, perempuan dan kelompok rentan, pra-Musrenbang tematik stunting hingga pra-Musrenbang RKPD kabupaten.
