Menu

Mode Gelap
Kemarau Panjang, Eva Monalisa Salurkan 200 Tangki Air Bersih ke 14 Kecamatan di Blora Bupati Kudus Sam’ani Beri Pesan Tegas ke 659 PPPK: Layani Masyarakat, Jangan Langgar Aturan Viral Rumah Mbah Samijah di Sambong Blora, Bupati Arief Turun Langsung dan Beri Bantuan 300 ASN Blora Ikuti Profiling di BKN Yogyakarta, Kerjakan 500 Soal dalam 150 Menit‎ Razia Gabungan di Rembang, 1.060 Batang Rokok Ilegal Diamankan dari Lasem-Pamotan ZMODIS Blora Diresmikan, 12 Penjahit Dapat Bantuan Mesin dan Tempat Usaha Rp55,3 Juta

Berita

Satgas MBG Blora Belum Wajibkan Pemasangan Harga Menu, Fokus Tingkatkan Kualitas Makanan

badge-check


					Satgas MBG Blora Belum Wajibkan Pemasangan Harga Menu, Fokus Tingkatkan Kualitas Makanan Perbesar

Klikjateng, Blora – Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Blora hingga kini belum menginstruksikan kewajiban pemasangan harga menu seperti yang dilakukan Satgas MBG di Kabupaten Jepara.

‎Ketua Satgas MBG Kabupaten Blora yang juga Wakil Bupati Blora, Sri Setyorini, mengatakan saat ini pihaknya lebih menekankan peningkatan kualitas menu makanan yang diberikan kepada penerima manfaat.

‎“Belum mewajibkan memasang harga, hanya saja meningkatkan kualitas menu makanan,” terang Sri Setyorini, Rabu (11/03/2026).

‎Sementara itu, Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Blora, Artika Diannita, menjelaskan bahwa nilai Rp10 ribu pada program MBG merupakan anggaran untuk bahan baku makanan, bukan harga makanan matang yang siap dikonsumsi.

‎Ia mengatakan, sebagian menu seperti roti, kacang, dan buah dibeli dari pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Namun proses pengemasan dilakukan secara mandiri oleh pihak SPPG.

‎“(Menu kering seperti roti, kacang, buah) beli dari UMKM, tapi kita packing sendiri,” ujar Artika.

‎Menurutnya, bahan makanan yang membutuhkan proses pengolahan seperti telur rebus, tahu, tempe, maupun ayam ungkep dimasak langsung oleh tim di SPPG sebelum didistribusikan kepada penerima.

‎“Telur rebus, tahu, tempe, ayam ungkep dimasak sendiri. Untuk roti, kacang, buah, kurma kita dikemas sendiri,” katanya.

‎Artika menambahkan, biaya operasional di luar anggaran bahan baku digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari proses memasak, pengemasan, hingga pembayaran gaji relawan yang membantu pelaksanaan program.

‎Terkait penentuan harga per item menu, ia membenarkan bahwa pihak SPPG yang menetapkannya. Hal ini karena harga bahan baku di pasaran dapat berubah sewaktu-waktu.

‎Menurutnya, perhitungan porsi makanan dan biaya dilakukan oleh tenaga ahli gizi bersama akuntan SPPG agar tetap sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi (AKG) serta anggaran yang tersedia.

‎“Ahli gizi dan akuntan yang menghitung dari segi kandungan gizi serta biaya apakah mencukupi sesuai anggaran atau tidak. Mengingat harga naik turun, jadi setiap perencanaan menu sudah diperhitungkan baik AKG maupun anggarannya,” jelas Artika.

‎Ia juga menyampaikan bahwa gaji relawan SPPG diberikan berdasarkan jumlah hari kerja. Sementara selama bulan Ramadan, distribusi menu kering dilakukan setiap hari kepada penerima manfaat.

‎“Gaji relawan dihitung sesuai hari masuk kerja saja. Menu kering selama Ramadan didistribusikan setiap hari,” ujarnya.

‎Saat ditanya mengenai penerapan program MBG di SMP Negeri 5 Blora yang sebelumnya sempat ditemukan roti berjamur dengan sistem pembagian tiga hari sekali, Artika mengaku belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending di Berita