KlikJateng, Blora — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat dengar pendapat (RDP) untuk membahas kasus perundungan siswa yang terjadi di lingkungan sekolah. Rapat tersebut berlangsung pada Kamis (13/11/2025) di ruang rapat DPRD Blora dengan menghadirkan sejumlah pihak terkait, antara lain perwakilan SMPN 1 Blora, Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan, serta aparat kepolisian.
Ketua Komisi D DPRD Blora, Subroto, menyampaikan bahwa pihaknya saat ini masih menunggu hasil rekomendasi resmi dari instansi maupun dinas terkait mengenai penanganan kasus tersebut.
“Kita menunggu rekomendasi dari semua instansi dan dinas terkait. Saya belum menerima rekomendasi,” ujar Subroto usai memimpin rapat.
Pastikan Anak Tetap Mendapat Hak Pendidikan
Subroto menegaskan bahwa meskipun kasus perundungan telah terjadi, para siswa yang terlibat tetap harus mendapatkan hak pendidikan yang layak.
“Harapan kami dari DPRD bahwa anak betul-betul harus mendapat kualitas pendidikan yang baik. Dinas pendidikan juga sudah menyampaikan akan ikut membantu mencarikan solusi terbaik untuk anak-anak,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa pihaknya mendorong agar tidak ada sekolah yang menolak atau menghambat proses pendidikan siswa yang terlibat dalam peristiwa tersebut.
“Sehingga anak-anak jangan sampai nanti ada beberapa sekolah tidak mau mendaftar. Harapan kami tetap sekolah di mana pun, apa pun sekolahnya,” imbuhnya.
Kronologi Kasus Perundungan
Sebelumnya, sebuah video berdurasi 25 detik beredar di media sosial dan memperlihatkan aksi perundungan yang dilakukan sejumlah siswa berseragam pramuka terhadap seorang siswa lainnya yang mengenakan kaos olahraga. Dalam rekaman tersebut tampak seorang siswa memukul dan menendang korban berkali-kali, sementara siswa lain hanya menyaksikan tanpa berupaya melerai.
Peristiwa itu terjadi di dalam kamar mandi sekolah saat jam istirahat pada Jumat, 7 November 2025.
Pihak sekolah telah mempertemukan kedua belah pihak dan melakukan mediasi awal sebagai langkah penanganan internal.
Kasus ini kini mendapatkan perhatian serius dari DPRD, Dinas Pendidikan, serta aparat penegak hukum demi memastikan perlindungan, penanganan, serta keberlanjutan pendidikan bagi seluruh siswa yang terlibat.
