Klikjateng, Blora – Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, yang juga Ketua Satgas Percepatan Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), menegaskan pentingnya menjaga kualitas menu dan keamanan pangan bagi penerima manfaat program.
Hal itu disampaikan Wabup dalam Rapat Koordinasi Program MBG bersama 49 mitra penyedia sarana penyelenggara pangan gizi (SPPG) di ruang pertemuan Setda Blora, Rabu (1/10/2025).
Dalam arahannya, Wabup meminta agar penyedia makanan benar-benar memperhatikan gizi sesuai kebutuhan penerima. Menu untuk anak usia dini dan ibu hamil, katanya, tidak boleh disamakan.
“Menu untuk anak TK dan ibu hamil harus dibedakan. Saya tidak mau lagi menerima aduan terkait menu yang kurang layak. Mohon semua mitra berhati-hati dalam menyajikan makanan,” tegas Wabup.
Selain menu, ia juga menekankan pentingnya menjaga kualitas bahan makanan, cara pengolahan, penggunaan air bersih, hingga pengelolaan saluran pembuangan agar tidak mencemari lingkungan sekitar.
Tak hanya itu, Wabup juga meminta seluruh mitra segera mengurus Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama operasional.
“Harapan kami, semua pemilik SPPG segera melengkapi persyaratan SLHS. Jika dalam satu minggu SK penetapan SPPG belum ada, dengan sangat menyesal operasional harus dihentikan sementara,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Daerah (Dinkesda) Blora sekaligus Sekretaris Satgas MBG, Edi Widayat, menyampaikan bahwa pihaknya banyak menerima laporan terkait pelaksanaan MBG. Karena itu, Satgas bersama Dinkesda akan melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap dapur penyedia yang mendapat aduan masyarakat.
Menurut Edi, percepatan penerbitan SLHS terus diupayakan, namun tetap harus melalui tahapan pelatihan dan pemenuhan syarat teknis maupun administrasi.
“Secara teknis, mitra harus memiliki sertifikat pelatihan keamanan pangan, hasil uji laboratorium sesuai standar baku mutu dari Labkesda terakreditasi, serta inspeksi kesehatan lingkungan (IKL) dari tim Dinkesda,” jelasnya.
Sebagai langkah pencegahan Kejadian Luar Biasa (KLB), Dinkesda menyiapkan beberapa upaya, di antaranya pendataan SPPG yang belum mengikuti pelatihan, belum memiliki SLHS, maupun belum melakukan uji laboratorium. Selain itu, IKL akan dilakukan setiap bulan pada enam bulan pertama, lalu berkala dua hingga tiga bulan sekali.
Dalam kesempatan itu, Kepala Staf Kodim 0721/Blora, Mayor Inf Bani, turut mengingatkan pentingnya menjaga amanah program MBG.
“Kita harus bisa menjadi contoh bagi daerah lain. Mari kita jaga bersama agar pelaksanaan program berjalan baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemkab Blora berharap seluruh mitra MBG semakin disiplin dalam menjaga standar kualitas dan keamanan pangan, sehingga program pemerintah dalam meningkatkan gizi masyarakat dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
