Menu

Mode Gelap
Pemuda di Blora Tusuk Lawannya Usai Cekcok Dipicu Saling Ejek Polres Blora Gelar Gerakan Pangan Murah, Warga Serbu Beras dan Minyak Goreng Murah di Bulan Ramadan Rumah Kayu Milik Petani di Jiken Blora Ludes Terbakar, Kerugian Capai Rp53 Juta Kuasa Hukum Cimut Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Pengeroyokan di Ngawen Blora Kejari Rembang Gelar Pasar Murah Jelang Ramadan, Ratusan Paket Sembako Ludes dalam Sejam ‎ Warga Nglobo Hadang Truk Rig, Jalan Rusak dan Insiden Terserempet Picu Protes

Berita

DPRD Kabupaten Rembang Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, Fokus Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan

badge-check


					DPRD Kabupaten Rembang Periode 2024-2029 Resmi Dilantik, Fokus Pembentukan Alat Kelengkapan Dewan Perbesar

Klikjateng, Rembang – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang periode 2024-2029 resmi dilantik dalam prosesi pengambilan sumpah dan janji di ruang rapat paripurna DPRD Rembang pada Kamis (31/10). Acara ini menetapkan Abdul Rouf dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai Ketua DPRD Rembang. Sementara itu, posisi Wakil Ketua I dijabat oleh Bisri Cholil Laqouf dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Wakil Ketua II oleh Ridwan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Wakil Ketua III oleh Gunasih dari Partai Demokrat.

Sekretaris Dewan DPRD Rembang, Nur Purnomo Mukdi Widodo, menyampaikan bahwa pelantikan ini sudah sesuai dengan keputusan resmi dari Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Rembang. “Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya,” ujar Nur Purnomo.

Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf, menegaskan bahwa prioritas pertama mereka adalah pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), yang nantinya akan disahkan melalui rapat paripurna. AKD meliputi komisi, badan, dan panitia khusus yang memiliki tugas dan fungsi masing-masing, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (UU MD3).

“Kita akan membentuk AKD dulu, ini sangat penting karena tanpa AKD, kita tidak bisa membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS),” ujar Abdul Rouf.

Setelah AKD terbentuk, DPRD Rembang akan fokus pada pembahasan KUA PPAS 2025 dan beberapa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non-APBD yang perlu segera diselesaikan. Abdul Rouf mengakui bahwa pembahasan KUA PPAS ini sempat tertunda, namun pihaknya optimis bahwa target penyelesaian tetap bisa tercapai.

“Pembahasan KUA PPAS memang sedikit terlambat, tapi kita masih punya waktu untuk menyelesaikannya,” tutup Abdul Rouf.

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending di Berita