Klikjateng, Blora – Wakil Gubernur Jawa Tengah, H. Taj Yasin Maimoen, didampingi Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini dan Forkopimda Blora, meninjau langsung upaya penanganan kebakaran sumur minyak rakyat di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jumat (22/8/2025).
Dalam kunjungannya, Wagub meninjau rumah warga yang terdampak, mengecek lokasi kebakaran, berdialog dengan Forkopimda dan kepala desa setempat, hingga menyerahkan bantuan bagi korban kebakaran serta bingkisan untuk anak-anak pengungsi.
Salah satu pesan penting yang disampaikan Wagub adalah imbauan agar masyarakat tidak lagi melakukan pengeboran sumur minyak baru.
“Info yang saya terima, akan ada pengeboran-pengeboran sumur minyak lagi. Ini yang tidak boleh. Kami sudah membentuk Satgas untuk mengatur pengeboran minyak masyarakat, setelah adanya Peraturan Menteri Nomor 14 Tahun 2025,” tegasnya.
Menurutnya, masih banyak masyarakat yang salah paham dengan regulasi tersebut. Sebagian menganggap sumur minyak baru akan dilegalkan pemerintah, padahal aturan itu hanya mengatur sumur eksisting atau sumur tua, dan itupun harus melalui survei serta persetujuan sebelum beroperasi kembali.
“Yang jadi masalah sekarang, banyak yang ingin membuat sumur-sumur baru. Ini yang tidak boleh. Harus ada kajiannya, harus ada persetujuannya,” jelasnya.
Wagub juga menyoroti tingginya risiko keselamatan warga akibat keberadaan sumur minyak di tengah pemukiman. Oleh karena itu, pihaknya meminta seluruh sumur yang tidak sesuai aturan dihentikan dulu sembari menunggu kajian lebih lanjut.
Selain meninjau lokasi, Wagub menyerahkan bantuan penanggulangan dampak bencana sebesar Rp141 juta dari Pemprov Jawa Tengah, serta bantuan dari Baznas Rp30 juta untuk tiga korban dan Rp10 juta untuk dua korban lainnya. Ia juga meninjau tempat pengungsian, mengecek logistik, dan berinteraksi dengan anak-anak yang terdampak.
Terkait usulan perizinan lebih dari 4.000 sumur minyak masyarakat di Blora, Wagub menegaskan bahwa prosesnya ditunda terlebih dahulu hingga ada kejelasan. “Kita menahan semuanya, kita kaji surat-suratnya dulu,” ujarnya.
Penundaan tersebut, lanjutnya, bisa saja berlaku tidak hanya di Blora, tetapi juga di kabupaten lain di Jawa Tengah.
Pada kesempatan itu, Wagub juga meminta Forkopimda, Wakil Bupati, hingga kepala desa memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak melakukan pengeboran baru.
Sementara itu, Wakil Bupati Blora menegaskan bahwa Pemkab siap menindaklanjuti arahan Pemprov Jateng. Bahkan sehari sebelumnya, dalam Apel Tiga Pilar (21/8), Forkopimda Blora telah menyepakati Maklumat yang melarang pengeboran sumur minyak baru tanpa prosedur hukum yang berlaku.
Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto yang membacakan Maklumat tersebut menegaskan tiga poin utama, yakni: melarang pengeboran sumur baru ilegal, memperbolehkan hanya sumur eksisting sesuai ketentuan, dan pelanggaran akan diproses hukum.
Bupati Blora, Arief Rohman, menambahkan bahwa operasional sumur minyak masyarakat dihentikan sementara demi mencegah korban jiwa. Namun, sumur tua yang sudah memiliki izin tetap dapat beroperasi sesuai aturan.
“Kita tidak ingin ada korban lagi. Untuk sumur ilegal, kita komitmen harus ditutup sampai proses legalisasi keluar,” tegasnya.
