Klikjateng, Blora – Komitmen Pemerintah Kabupaten Blora untuk memastikan setiap anak menerima makanan bergizi yang aman, sehat, dan layak terus diperkuat. Wakil Bupati Blora, Hj. Sri Setyorini, selaku Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis (MBG), menegaskan bahwa seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Blora wajib memenuhi standar higienis dan sanitasi.
Pernyataan tersebut disampaikan Wabup dalam Rapat Koordinasi (Rakor) MBG di Pendopo Kabupaten Blora, Senin (13/10/2025). Rakor diikuti Forkopimda, Korwil SPPG, Kepala Dinas terkait, Forkopimcam se-Blora, para Kepala Puskesmas, serta para ahli gizi dari seluruh dapur SPPG di Kabupaten Blora.
Menurutnya, saat ini terdapat 55 dapur SPPG yang beroperasi di Kabupaten Blora. Wabup menekankan pentingnya seluruh dapur untuk segera memiliki Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS) sebagai syarat utama kelayakan operasional.
“Kami minta kepada ahli gizi untuk memperhatikan menu yang disajikan, menyampaikan kepada kepala SPPG-nya untuk memenuhi persyaratan SLHS. Untuk tester makanan juga wajib ada seperti arahan BGN. Saya beri batas waktu sampai tanggal 1 November. Kalau tidak, akan saya tutup sementara dan laporkan ke BGN,” tegas Wabup Sri Setyorini.
Pemkab Blora, lanjutnya, siap memberikan pendampingan teknis agar seluruh dapur SPPG dapat memenuhi standar sebelum batas waktu yang ditetapkan.
Rakor ini juga menjadi forum untuk menyatukan visi dan persepsi antar pihak terkait, termasuk para ahli gizi yang selama ini menjadi ujung tombak pelaksanaan program MBG di lapangan.
“Banyak aduan yang masuk ke Satgas MBG. Maka hari ini kami kumpulkan seluruh ahli gizi agar punya persepsi yang sama tentang makanan bergizi untuk anak. Tidak boleh asal menyajikan,” paparnya.
Dalam kegiatan tersebut, para ahli gizi juga diminta memaparkan proses kerja dan tantangan yang mereka hadapi di lapangan. Wabup bahkan memanggil mereka satu per satu tanpa pemberitahuan sebelumnya untuk menilai langsung kesiapan para petugas gizi.
“Kita ingin tahu kesiapan mereka seperti apa, jadi semuanya spontan,” imbuhnya.
Selain itu, Wabup meminta Forkopimcam untuk segera menggelar rapat koordinasi bersama Kepala Desa di wilayahnya masing-masing guna memetakan penerima manfaat dan memastikan dapur SPPG beroperasi sesuai kebutuhan lapangan.
“Kami mohon Pak Camat segera merapatkan hal ini bersama Kapolsek, Danramil, dan kepala desa. Data ulang penerima manfaat dan dapur yang melayani di wilayahnya,” ujarnya.
Sri Setyorini juga menginstruksikan adanya pemetaan ulang (mapping) terhadap sebaran dan efektivitas dapur SPPG. Hal ini dinilai penting agar pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih merata, efisien, dan tepat sasaran.
“Kita mapping ulang. Kalau ada dapur yang overload, kita geser. Saya beri waktu satu minggu setelah dapat masukan dari para camat,” tandasnya.
Lebih lanjut, Wabup juga menegaskan bahwa anggaran MBG sebesar Rp10.000 per anak wajib digunakan sepenuhnya untuk pembelian bahan makanan, tanpa ada potongan untuk biaya lain.
“Biaya operasional dan sewa sudah ada pos tersendiri, jadi Rp10.000 itu murni untuk bahan makanan,” tegasnya.
Peran Vital Ahli Gizi
Dalam kesempatan yang sama, Nur Intan, Ahli Gizi dari SPPG Karangjati 1 (Larasati Blora), turut berbagi pengalaman mengenai peran penting ahli gizi dalam menjamin kualitas makanan.
“Ahli gizi bekerja mulai dari perencanaan menu, menentukan standar porsi, hingga memastikan bahan makanan yang datang dalam kondisi baik. Jika ada bahan yang busuk atau rusak, kami retur ke supplier,” jelasnya.
Proses kerja berlanjut ke tahap pengolahan dan pemorsian, di mana ahli gizi melakukan quality control (QC) serta menyiapkan golden sample — contoh porsi standar berisi nasi, lauk, sayur, dan buah sesuai kebutuhan gizi anak.
“Kami juga melakukan uji organoleptik atau tester, memastikan makanan yang diantar pagi maupun siang masih layak konsumsi,” ungkap Intan.
Ia menambahkan, komunikasi intensif dengan pihak sekolah terus dilakukan untuk memastikan menu diterima dengan baik. Jika terdapat menu yang kurang cocok, pihak SPPG siap mengganti dengan menu baru yang lebih sesuai.
Dengan langkah-langkah ini, Pemerintah Kabupaten Blora berharap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dapat berjalan lebih optimal, menjamin anak-anak mendapatkan makanan yang bergizi, aman, dan higienis.
