Klikjateng, Grobogan – Kemandirian fiskal daerah menjadi sorotan utama Pemerintah Kabupaten Grobogan. Hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Pendapatan Daerah Tahun 2025 yang resmi dibuka Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, pada Rabu (3/12/2025) di Purwodadi. Kegiatan yang digelar Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) tersebut mengangkat tema “Inovasi Retribusi Daerah melalui Digitalisasi dan Kajian Perubahan Perda No. 8 Tahun 2023.”
Dalam sambutannya, Sekda Anang menegaskan pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai pondasi pembangunan dan peningkatan kualitas layanan publik. Ia menyebut pajak dan retribusi merupakan komponen vital yang harus diperkuat melalui kerja kolektif serta tata kelola yang semakin profesional.
“Pajak dan retribusi adalah sumber pendapatan yang sangat penting. Mari tingkatkan kesadaran wajib pajak, serta perkuat kualitas SDM pemungut agar tata kelola pendapatan semakin berkualitas,” tegasnya.
Berdasarkan data APBD Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp3,1 triliun, kontribusi PAD baru sekitar 20,8 persen. Angka ini dinilai masih rendah dan mencerminkan ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat.
Sekda menilai banyak potensi PAD Grobogan yang dapat digarap lebih optimal, seperti retribusi pasar, parkir, penyewaan gedung, hingga layanan publik lainnya. Ia menekankan perlunya transparansi dan inovasi agar pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan.
Digitalisasi disebut sebagai kunci utama. Penerapan e-retribusi pasar menjadi prioritas untuk menekan kebocoran dan meningkatkan akuntabilitas.
“E-retribusi pasar sangat krusial untuk mengurangi potensi kebocoran. Begitu pula dengan sistem parkir elektronik non-tunai. Digitalisasi adalah langkah strategis yang harus kita dorong bersama,” ujar Sekda.
Dalam kesempatan itu, Anang juga mengingatkan pentingnya kepatuhan dalam pelaporan retribusi sesuai pengawasan KPK melalui program Kopsurgah. Selain itu, penguatan pendapatan daerah disebut sejalan dengan amanat Ketua DP Korpri Nasional mengenai 8 Kesiapsiagaan ASN yang menekankan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien.
Sekda mengajak seluruh perangkat daerah menjaga semangat bersama untuk meningkatkan PAD.
“Mohon dukungan dan kebersamaannya. Jadilah bangga ketika kita menghasilkan pendapatan. Pendapatan meningkat, fiskal kuat,” tambahnya.
Melalui rakor ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap lahir langkah-langkah strategis dan sinergis untuk mengoptimalkan pendapatan daerah. Selain mengejar target APBD, tujuan utamanya adalah memastikan kualitas layanan publik semakin meningkat dan dirasakan masyarakat.
Upaya memperkuat PAD, menurutnya, bukan sekadar tugas administrasi, melainkan komitmen kolektif yang menentukan daya tahan dan kemandirian daerah.
