Klikjateng, Blora – Menghadapi puncak musim panen padi di Blora, Bupati Dr. H. Arief Rohman, meminta Gudang Bulog Blora untuk memaksimalkan serapan gabah petani sesuai Harga Pokok Penjualan (HPP) yang telah ditetapkan pemerintah, yakni Rp 6.500 per kilogram gabah kering panen (GKP). Jika kapasitas gudang Bulog terbatas, Bupati menyarankan agar Bulog menggandeng pengusaha beras lokal untuk membantu proses penyerapan gabah.
Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Swasembada Pangan Lintas Sektoral di Kantor Bupati Blora, Senin (17/3/2025).
“Gudang Bulog Blora harus bisa menyerap gabah petani secara maksimal. Jika kapasitasnya terbatas, bisa menggandeng pelaku usaha lokal Blora. Jangan sampai hasil panen petani jatuh ke tengkulak dengan harga di bawah HPP,” tegas Bupati.
Bupati juga meminta Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4) segera mengumpulkan pengusaha beras lokal yang memiliki gudang, agar mereka bisa turut serta dalam proses penyerapan gabah. Selain itu, ia menyoroti proses pembayaran Bulog yang sering lebih lambat dibandingkan tengkulak.
“Kalau bisa, Bulog mempercepat proses pembayaran kepada petani. Jangan sampai petani lebih memilih menjual ke tengkulak karena pembayarannya lebih cepat. Kalau bisa, uangnya langsung ditransfer ke rekening petani,” tambahnya.
Bulog Akui Kapasitas Gudang Terbatas
Menanggapi hal tersebut, Wakil Pimpinan Cabang Bulog Pati, Adi Pratama, yang membawahi Gudang Bulog Blora, menjelaskan bahwa saat ini kapasitas serapan gabah di Blora hanya sekitar 80 ton per hari, sedangkan produksi panen harian bisa mencapai 150 ton.
“Kapasitas gudang dan SDM kami memang terbatas. Gabah kering panen juga tidak bisa disimpan begitu saja tanpa diproses, karena bisa berkecambah. Jika memungkinkan, kami akan berkoordinasi dengan jajaran terkait untuk bekerja sama dengan pihak swasta,” ungkap Adi Pratama.
Terkait proses pembayaran, ia menjelaskan bahwa ada sejumlah administrasi yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum dana bisa dicairkan.
“Kami menggunakan uang negara, sehingga ada prosedur yang harus dipenuhi. Kami akan berusaha mempercepat proses pembayaran agar petani tidak menunggu terlalu lama,” katanya.
TNI Siap Bantu Sosialisasi
Dalam kesempatan yang sama, Kasdim 0721/Blora Mayor Inf. Bani meminta Bulog untuk mensosialisasikan ketentuan penyerapan gabah kepada petani, agar mereka mengetahui standar yang harus dipenuhi.
“Kemarin ada gabah petani yang ditolak Bulog karena masih banyak kotoran padinya. Jika syarat-syarat ini disampaikan lebih awal, Babinsa bisa membantu sosialisasi ke petani agar mereka bisa memenuhi standar dan mendapatkan harga sesuai HPP,” ujar Kasdim.
Menanggapi hal tersebut, Bulog berjanji segera membagikan syarat-syarat serapan gabah melalui grup WhatsApp Serapan Gabah (Sergab), yang sudah melibatkan unsur TNI-Polri.
Dengan berbagai langkah ini, diharapkan serapan gabah di Blora bisa meningkat, petani mendapatkan harga yang layak, dan program swasembada pangan nasional berjalan lancar.
