Klikjateng, Blora – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang kembali menerima aduan masyarakat Desa Banyudono, Kecamatan Kaliori, terkait pencemaran limbah pabrik pengolahan ikan. Aduan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama DPRD Rembang, Kamis (18/9/2025), setelah sebelumnya pertemuan serupa juga digelar pada Juli lalu.
Koordinator Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Pantai, Afif Awaludin, menyebutkan bahwa dampak pencemaran masih dirasakan warga hingga kini. Mulai dari bau menyengat, aliran limbah yang mencemari laut, hingga kerusakan pantai. Bahkan, asap dari cerobong pabrik juga menimbulkan material yang merusak bangunan warga.
“Tidak hanya limbah di pantai, tapi cerobong pabrik mengeluarkan asap yang mengandung material. Tidak hanya bau, tetapi ada bentuk materialnya yang merusak genteng, galvalum, dan baja ringan di rumah warga sekitar,” ungkap Afif.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan perusahaan, Nanang, menyatakan bahwa pihaknya sudah melakukan perbaikan penanganan limbah, meskipun secara bertahap. “Saat ini kami memang sudah ada proses perbaikan. Cuman memang step by step,” katanya.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Rembang, Ika Himawan Afandi, menegaskan bahwa Pemkab telah menindaklanjuti laporan warga dengan melakukan pengecekan lapangan dan menyampaikan rekomendasi ke pemerintah pusat. Saat ini, kasus tersebut berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
“Penanganan sudah kami tindaklanjuti ke Gakkum. Namun progresnya memang tidak disampaikan ke daerah karena sifatnya silent investigation. Kami pun tidak memperoleh laporan resmi hasil investigasi perusahaan,” jelas Ika.
Sementara itu, Ketua DPRD Rembang, Abdul Rouf, menegaskan pihaknya akan mendorong penyelesaian kasus pencemaran ini secara tuntas. Ia memastikan akan menggelar pertemuan lanjutan dengan mengundang pihak-pihak terkait, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan manajemen perusahaan.
“Untuk menyelesaikan permasalahan di Banyudono ini secara tuntas. Pertemuan yang akan datang akan mengundang semua pihak yang punya wewenang, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan pimpinan perusahaan. Nanti secepat mungkin kami buat surat undangan,” pungkasnya.
Kasus pencemaran ini menjadi sorotan lantaran menyangkut kelestarian lingkungan pesisir serta kesehatan warga Banyudono yang terdampak langsung oleh aktivitas industri.
