Klikjateng, Grobogan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan menegaskan komitmennya dalam memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat maksimal. Prinsip ini kembali diperkuat dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa APBD Tahun Anggaran 2025 yang digelar di Gedung Riptaloka, Rabu (19/3/2025).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Grobogan, Heru Dwi Cahyono, S.STP., M.Si., menekankan pentingnya percepatan proses tender. Menurutnya, semakin cepat proses pengadaan dilakukan, semakin luas ruang untuk pengawasan dan evaluasi, sehingga kualitas hasilnya lebih terjamin.
> “Pengadaan barang dan jasa bukan sekadar urusan teknis administrasi, tetapi bagian dari strategi pembangunan nasional. Harus tepat guna dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa harus mendukung produk dalam negeri, memberdayakan UMKM, memperbaiki infrastruktur, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Sejalan dengan itu, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja mengamanatkan agar pelaksanaan APBN dan APBD dilakukan secara lebih efisien dan tepat sasaran.
Penyesuaian Prioritas Anggaran
Pemkab Grobogan telah melaksanakan pengadaan dini dengan merancang sejumlah proyek untuk tahun anggaran 2025. Tercatat 12 pekerjaan melalui mekanisme tender dan 20 pekerjaan melalui non-tender. Namun, dengan adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, perangkat daerah diminta untuk menyusun ulang prioritas belanja.
> “Proyek yang belum mendesak dapat dialihkan ke APBD tahun berikutnya agar anggaran dapat digunakan lebih optimal,” kata Muhlisin, Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Setda Grobogan.
Hasil rakor ini akan menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menjalankan pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien dan tepat sasaran.
Pengadaan Barang dan Jasa Sebagai Instrumen Pembangunan
Rakor diakhiri dengan sesi desk untuk memastikan setiap perangkat daerah memahami langkah-langkah teknis dalam menyesuaikan pengadaan dengan kebijakan efisiensi yang baru.
Dengan perencanaan yang matang dan pengawasan yang ketat, diharapkan setiap proyek berjalan sesuai jadwal dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat.
