Menu

Mode Gelap
Pemuda di Blora Tusuk Lawannya Usai Cekcok Dipicu Saling Ejek Polres Blora Gelar Gerakan Pangan Murah, Warga Serbu Beras dan Minyak Goreng Murah di Bulan Ramadan Rumah Kayu Milik Petani di Jiken Blora Ludes Terbakar, Kerugian Capai Rp53 Juta Kuasa Hukum Cimut Minta Polisi Usut Tuntas Kasus Pengeroyokan di Ngawen Blora Kejari Rembang Gelar Pasar Murah Jelang Ramadan, Ratusan Paket Sembako Ludes dalam Sejam ‎ Warga Nglobo Hadang Truk Rig, Jalan Rusak dan Insiden Terserempet Picu Protes

Berita

Pemerintah Blora Dorong Keaktifan Peserta JKN KIS Hingga 75 Persen

badge-check


					Pemerintah Blora Dorong Keaktifan Peserta JKN KIS Hingga 75 Persen Perbesar

Klikjateng, Blora – Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Kesehatan yang dipimpin oleh Edi Widayat terus berupaya meningkatkan keaktifan peserta JKN KIS. Meskipun Blora telah mencapai Universal Health Coverage (UHC) dengan kepesertaan lebih dari 75 persen, tingkat keaktifan peserta masih menjadi tantangan besar.

Menurut Edi, pemerintah menargetkan peningkatan keaktifan peserta hingga 75 persen. Salah satu strategi yang diambil adalah mendorong masyarakat yang mampu agar mendaftar secara mandiri di kelas 3, sehingga lebih banyak warga Blora yang tercover oleh BPJS Kesehatan.

“Anggaran yang dialokasikan melalui APBD Blora saat ini mencapai Rp 28,6 miliar untuk membayar iuran kepesertaan JKN KIS bagi 58 ribu masyarakat miskin. Setiap bulan, pemerintah mengucurkan sekitar Rp 2,3 miliar untuk membiayai iuran ini,” jelas Edi.

Lebih lanjut, Edi menyebutkan bahwa pemerintah berencana meningkatkan anggaran tersebut pada tahun depan. Dengan target 100 ribu peserta yang tercover oleh APBD, Pemkab Blora berharap dapat menjangkau lebih banyak masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.

Pemerintah juga bekerja sama dengan Dinas Sosial P3A Blora dalam mengusulkan Penerima Bantuan Iuran (PBI) ke Kementerian Sosial melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Saat ini, sekitar 23 ribu jiwa telah terdaftar sebagai penerima, dan iuran premi mereka dibayarkan oleh Kemensos. Bagi yang tidak tercover, pemerintah menyediakan pendaftaran melalui Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT).

“Dengan berbagai upaya ini, kami berharap masyarakat Blora, khususnya yang kurang mampu, dapat terlayani dalam kebutuhan kesehatan mereka,” tambah Edi.

Keberlanjutan program ini menjadi salah satu fokus utama Pemkab Blora untuk memastikan akses kesehatan merata bagi seluruh warganya.

(Angga)

 

Facebook Comments Box

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Trending di Berita