Klikjateng, Blora – Sektor pariwisata dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Blora. Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah, Abdullah Aminudin, menekankan pentingnya pemetaan destinasi wisata unggulan serta keterlibatan swasta dalam pengelolaan pariwisata agar lebih produktif dan berkelanjutan.
Menurut Aminudin, berdasarkan data dari Kementerian Pariwisata, Blora memiliki sekitar 16 hingga 28 desa wisata yang masuk dalam jaringan desa wisata nasional. Namun, pemanfaatannya dinilai belum optimal.
“Ini merupakan capaian yang baik dari Pemkab Blora dalam mengusulkan desa-desa wisata ke pemerintah pusat. Namun, tantangannya adalah bagaimana mengelola data yang ada agar sektor wisata bisa berkembang. Apakah dengan menggandeng swasta, dikelola pemerintah sendiri, atau berbasis swadaya masyarakat? Hal ini yang perlu diperjelas,” kata Aminudin. Sabtu (25/01/2025).
Ia juga menyoroti bahwa hingga kini Blora belum memiliki Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang secara khusus menangani sektor pariwisata. Padahal, menurutnya, tren saat ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin gemar mencari tempat wisata untuk bersantai dan berkumpul.
“Hari ini orang bekerja keras lima hari, dua harinya mereka ingin berlibur. Ini peluang besar yang harus dimanfaatkan,” ujarnya.
Ia mencontohkan Goa Terawang di Kecamatan Todanan yang sudah mulai dikelola melalui kerja sama dengan pihak swasta. Menurutnya, langkah ini patut diapresiasi, karena dapat membantu pembangunan ekonomi daerah serta membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
“Jika kerja sama dengan swasta bisa mendatangkan manfaat bagi daerah, saya kira itu langkah yang baik. Yang terpenting adalah bagaimana Blora bisa maju, tenaga kerja terserap, dan ada pemasukan bagi daerah. Soal PAD, itu bisa menyusul, yang penting investor mau masuk dan nyaman berinvestasi,” tambahnya.
Langkah Konkret: Penyusunan Rencana Pengembangan Wisata
Lebih lanjut, Aminudin menjelaskan bahwa langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyusun rencana pengembangan pariwisata secara konkret.
“Saya sudah meminta Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah agar menggelar rapat koordinasi dengan seluruh kabupaten/kota. Tujuannya agar masing-masing daerah dapat mengidentifikasi dua hingga lima tempat wisata yang layak dikembangkan, lengkap dengan proposal rencana pengembangan, estimasi biaya, hingga analisa ekonomi,” katanya.
Ia menekankan bahwa proposal yang disusun harus berbasis perhitungan bisnis yang jelas.
“Jangan hanya membangun tanpa perhitungan matang. Proposal yang dibuat harus rigid—berapa biaya pembangunan, kapan bisa Break Even Point (BEP), dan berapa potensi penghasilannya berdasarkan jumlah wisatawan yang berkunjung. Dengan begitu, ketika kita tawarkan ke investor, mereka memiliki gambaran yang jelas,” paparnya.
Menurutnya, sejauh ini Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah menyambut baik usulan tersebut, meski eksekusinya masih perlu ditentukan lebih lanjut.
Sorotan pada Aset Wisata Milik Pemkab Blora
Dalam kesempatan yang sama, Aminudin juga menyoroti pengelolaan aset wisata yang dimiliki Pemkab Blora, seperti Taman Tirtonadi dan Taman Sarbini.
“Selain itu, ada juga bekas kolam renang di Sayuran yang bisa dimanfaatkan kembali. Namun, untuk menghidupkan aset-aset ini, perlu ada strategi yang tepat. Bisa ditawarkan ke investor, tetapi kita juga harus realistis karena mencari investor tidak semudah yang dibayangkan,” jelasnya.
Menurut Aminudin, keberlanjutan sebuah destinasi wisata sangat bergantung pada ekosistem usaha yang ada di sekitarnya. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha sangat diperlukan.
Harapan: Wisata yang Produktif dan Berkelanjutan
Terkait harapannya untuk masa depan sektor pariwisata Blora, Aminudin menegaskan bahwa pemerintah daerah harus lebih serius dalam menyiapkan data dan analisa ekonomi.
“Jangan sampai kita membangun sesuatu yang akhirnya hanya menjadi monumen mangkrak. Pembangunan harus disertai dengan rencana keberlanjutan. Jika belum memungkinkan dikelola sendiri oleh pemerintah, lebih baik tawarkan ke swasta agar wisata bisa berkembang tanpa membebani APBD,” tegasnya.
Ia juga mendukung kebijakan Bupati Blora, Arief Rohman, yang lebih memprioritaskan infrastruktur sebelum mengembangkan sektor wisata secara besar-besaran.
“Saya sepakat dengan kebijakan Pak Arief. Infrastruktur harus diperbaiki dulu agar wisatawan nyaman. Setelah itu, baru kita dorong investasi di sektor pariwisata,” tutupnya.
Diharapkan dengan strategi yang lebih matang dan kolaboratif, sektor wisata di Blora bisa menjadi salah satu sumber utama peningkatan PAD dan kesejahteraan masyarakat.
