Klikjateng, Blora – Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) memiliki peran strategis dalam proses pembangunan di Kabupaten Blora. Sebagai forum tahunan yang mengakomodasi aspirasi masyarakat desa, Musrenbangdes menjadi momentum penting bagi seluruh pemangku kepentingan desa untuk merumuskan program-program prioritas yang akan dilaksanakan. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Blora, Yayuk Windrati, menyebutkan bahwa Musrenbangdes di Blora rutin dilaksanakan setiap bulan September.
Dalam setiap pelaksanaannya, Musrenbangdes tidak hanya melibatkan aparatur desa, tetapi juga berbagai elemen masyarakat, seperti perwakilan RT, RW, karang taruna, PKK, dan tokoh masyarakat. “Ini adalah forum inklusif, sehingga siapa pun yang mewakili lembaga desa dapat berpartisipasi tanpa ada batasan usia,” ujar Yayuk.
Musrenbangdes menghasilkan program-program yang mencakup berbagai bidang, mulai dari penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, pembinaan kemasyarakatan, hingga pemberdayaan masyarakat. Hasil musyawarah kemudian akan dituangkan dalam dokumen perencanaan desa yang menjadi acuan bagi pelaksanaan program di tahun mendatang.
Proses Musrenbang Terintegrasi dari Desa ke Kecamatan
Yayuk menjelaskan, setelah proses Musrenbangdes selesai, desa akan menetapkan hasilnya dalam dokumen perencanaan desa. Namun, untuk program-program yang tidak dapat dibiayai dengan anggaran desa, akan diusulkan ke tingkat kecamatan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Musrenbang Kecamatan). “Ini adalah proses terintegrasi. Jika ada program yang membutuhkan pendanaan lebih besar atau bersifat lintas desa, usulan tersebut akan diteruskan ke Musrenbang Kecamatan,” jelasnya.
Musrenbang Kecamatan dilaksanakan setelah Musrenbangdes selesai, sehingga ada kesinambungan antara program desa dan kecamatan. Program-program yang diusulkan dari desa, tetapi tidak bisa didanai di tingkat desa, bisa dibiayai oleh kecamatan atau diusulkan lagi ke kabupaten.
Fokus dan Prioritas Musrenbangdes 2024
Terkait dengan prioritas Musrenbangdes tahun ini, Yayuk mengungkapkan bahwa fokus utama adalah pada usulan program yang melibatkan pemberdayaan masyarakat dan lembaga desa. “Musrenbangdes tahun ini akan lebih menekankan pada program yang mengedepankan aspirasi masyarakat melalui perwakilan lembaga desa dan tokoh masyarakat,” katanya.
Salah satu program unggulan yang selalu menjadi prioritas dalam Musrenbangdes adalah pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Yayuk menjelaskan bahwa BUMDes diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa, membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan usaha-usaha desa.
Keterlibatan Kelompok Marginal dan Pemuda dalam Musrenbangdes
Keterlibatan kelompok marginal, termasuk perempuan dan pemuda, juga menjadi perhatian dalam pelaksanaan Musrenbangdes di Blora. DPMD Blora memastikan bahwa partisipasi kelompok ini tidak diabaikan. “Keterlibatan perempuan dan pemuda sudah diatur dalam perundang-undangan, jadi mereka harus diikutsertakan dalam setiap tahapan Musrenbangdes,” tegas Yayuk.
Menurutnya, partisipasi kelompok marginal penting untuk memastikan bahwa program-program pembangunan yang dirumuskan benar-benar mencerminkan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat desa. Dengan melibatkan lebih banyak perempuan dan pemuda, diharapkan ada keseimbangan dalam perencanaan yang mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat.
Kolaborasi dan Pengawasan Musrenbangdes
Selain itu, DPMD Blora juga bekerja sama dengan pemerintah kecamatan dan stakeholder lainnya untuk memastikan hasil Musrenbangdes terealisasi dengan baik. Yayuk menegaskan bahwa perangkat desa memiliki peran penting dalam memantau pelaksanaan program yang dihasilkan dari Musrenbangdes. “Perangkat desa harus mengikuti seluruh proses, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, untuk memastikan realisasi program sesuai dengan yang telah disepakati,” jelasnya.
Untuk memonitor dan mengevaluasi hasil Musrenbangdes, DPMD Blora secara rutin berkolaborasi dengan pemerintah kecamatan. “Kami melakukan evaluasi tahunan bersama kecamatan untuk melihat progres pelaksanaan program dan mencari solusi jika ada kendala di lapangan,” tambah Yayuk.
Menghadapi Tantangan dan Konflik
Meski demikian, pelaksanaan Musrenbangdes tidak selalu berjalan mulus. Kadang, muncul perbedaan pendapat atau konflik di antara peserta musyawarah. Namun, Yayuk menyebutkan bahwa Dinas PMD bersama dengan pihak kecamatan siap untuk mencarikan solusi. “Jika terjadi perbedaan pendapat, kami akan duduk bersama dengan kecamatan dan pihak-pihak terkait untuk mencari jalan tengah,” jelasnya.
Dalam Musrenbangdes tahun ini, DPMD Blora juga menerima dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi, terutama melalui bantuan keuangan yang dapat mempercepat pelaksanaan program-program pembangunan desa.
Harapan untuk Masa Depan
Yayuk menutup dengan harapan agar masyarakat desa di Blora lebih proaktif dalam mengawal pelaksanaan program yang dihasilkan dari Musrenbangdes. “Kami berharap masyarakat tidak hanya berperan di tahap perencanaan, tetapi juga ikut memantau pelaksanaan program agar sesuai dengan yang sudah disepakati. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah desa dan masyarakat, pembangunan di desa akan lebih efektif dan tepat sasaran,” tutupnya.
(Angga)
