Klikjateng, Blora – Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi (migas) nasional. Salah satu langkah strategis yang kini diambil adalah mengoptimalkan pengelolaan sumur tua dan sumur rakyat di Kabupaten Blora, Jawa Tengah.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa langkah ini menjadi bagian dari upaya menuju swasembada energi, sekaligus membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.
“Agar lifting (minyak) kita bisa naik, masyarakat kerja tidak dengan was-was. Tidak ada lagi oknum-oknum yang menakuti mereka, dijual ke Pertamina dengan harga yang baik, dan bisa melahirkan lapangan pekerjaan,” kata Bahlil, Kamis (17/7/2025).
Sumur tua sendiri merujuk pada sumur minyak yang dibor sebelum tahun 1970 dan sudah tidak dikelola oleh kontraktor aktif. Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2008, sumur tua bisa dikelola kembali oleh BUMD, koperasi, hingga UMKM untuk meningkatkan produksi nasional.
Kebijakan ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Permen ESDM No. 14 Tahun 2025 tentang Kerja Sama Pengelolaan Bagian Wilayah Kerja untuk Peningkatan Produksi Minyak dan Gas Bumi.
“Yang penting adalah masyarakat bisa menjalankan aktivitasnya dengan baik, jadi tidak rasa was-was. Dan mereka legal, supaya lingkungannya kita jaga,” ujarnya.
Bahlil menilai optimalisasi sumur tua sangat efisien karena memanfaatkan infrastruktur dan cadangan yang sudah ada. Pemerintah pun menargetkan kontribusi dari sumur tua akan meningkat secara bertahap hingga menopang target produksi satu juta barel per hari.
Dari hasil pengecekan di lapangan, satu sumur rakyat bisa menghasilkan tiga hingga lima barel minyak per hari. Dengan asumsi harga Indonesian Crude Price (ICP) sekitar 70 dolar AS per barel dan porsi bagi hasil 70 persen, masyarakat bisa mendapatkan sekitar 150 dolar AS atau setara Rp2 juta per hari dari satu sumur.
Selain berdampak pada produksi minyak, pengelolaan sumur tua ini juga menciptakan lapangan kerja. Bahlil menyebutkan, satu sumur rakyat bisa menyerap hingga 10 tenaga kerja lokal.
“Satu sumur tenaga kerjanya itu bisa 10 orang. Jadi ini menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Terus pendapatan masyarakat perputaran ekonominya ada,” ungkapnya.
Dengan dukungan regulasi dan keterlibatan masyarakat secara legal, pemerintah berharap pengelolaan sumur tua di Blora dapat menjadi model nasional dalam pemanfaatan sumber daya energi berbasis kerakyatan.
