Klikjateng, Blora – Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) Kabupaten Blora, Kiswoyo, menilai Koperasi Desa dan Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih memiliki peluang besar untuk berkembang di berbagai sektor usaha. Namun, menurutnya, keberhasilan pengembangan itu sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia (SDM) pengurus, pengawas, dan anggota koperasi.
“Sebetulnya memiliki peluang luas, tapi bagaimana pengurus, pengawas, maupun pengelola mampu menangkap peluang tersebut. Di samping itu, mereka juga harus bisa mengoptimalkan potensi desa setempat yang ada,” ujar Kiswoyo, Senin (28/7/2025).
Ia menjelaskan, sejumlah peluang kerja sama telah terbuka melalui kolaborasi dengan berbagai perusahaan BUMN dan institusi layanan publik, seperti Pertamina, Bulog, Pupuk Indonesia, Kantor Pos, perbankan, hingga Samsat.
“Ini adalah peluang besar yang dibuka lebar oleh pemerintah pusat. Tinggal bagaimana pengurus koperasi dapat melihat dan menindaklanjuti peluang tersebut,” tambahnya.
Menurut Kiswoyo, salah satu tantangan utama saat ini adalah belum meratanya kemampuan SDM pengurus dan pengawas koperasi dalam memahami prinsip-prinsip dasar koperasi serta manajemen usaha.
“Peningkatan kapasitas pengurus itu penting. Kalau belum bisa seluruhnya, minimal ada perwakilan pengurus dan pengawas yang kita bimbing atau beri pelatihan dasar koperasi dan manajemen. Ini sudah kita usulkan di anggaran perubahan,” terangnya.
Ia berharap, melalui peningkatan pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi), koperasi dapat tumbuh dan berkembang secara profesional.
“Kalau pengurus dan pengawas paham tupoksinya, koperasi bisa berkembang dengan baik. Tapi SDM saja tidak cukup. Peran serta anggota juga sangat menentukan,” tegasnya.
Kiswoyo menekankan, besar kecilnya koperasi tak hanya ditentukan oleh kepengurusan, namun juga oleh partisipasi aktif anggota yang sadar akan perannya sebagai pemilik, pengguna, dan pengendali koperasi.
“Kalau anggota merasa memiliki koperasi, maka koperasi itu akan profit. Keuntungan pun kembali ke anggota,” ujarnya.
Saat ini, lanjut Kiswoyo, Kopdeskel Merah Putih di Kabupaten Blora telah menyelesaikan tahap kelengkapan kelembagaan, mulai dari struktur pengurus, akta notaris, hingga Surat Keputusan Kementerian Hukum dan HAM (SK Kemenkumham). Langkah selanjutnya adalah mendorong Kopdeskel untuk menyusun Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
“NIB itu kesepakatan dalam rapat, tentang usaha apa yang akan dijalankan. Karena banyak sektor bisnis yang bisa diambil Kopdeskel,” jelasnya.
Terkait pembiayaan dan pinjaman, pihaknya juga akan segera mensosialisasikan regulasi baru yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2025 kepada seluruh pengurus Kopdeskel.
“Ini yang perlu kita sosialisasikan. Saat ini sebagian besar baru memiliki simpanan pokok dan simpanan wajib saja,” pungkasnya.
Sebelumnya, Plt Sekretaris Dindagkop UKM Blora, Margo Yuwono, menyampaikan bahwa jumlah Kopdeskel Merah Putih di Blora mencapai 295 unit. Terdiri dari 271 desa dan 24 kelurahan. Program ini dirancang untuk kepentingan anggota dan dikelola secara profesional sesuai prinsip koperasi.
