Klikjateng, Blora – Jaringan Pendamping Kebijakan Pemerintah (JPKP) dari Kecamatan Cepu, yang dipimpin oleh Mujito, mengadakan pertemuan dengan Pemerintah Blora serta sejumlah pejabat terkait. Pertemuan ini bertujuan untuk membahas dan menyelaraskan program-program pemerintah pusat agar lebih efektif diterapkan di lapangan, terutama dalam membantu warga kurang mampu.
Pertemuan ini difasilitasi oleh Pemkab Blora dengan menghadirkan beberapa dinas terkait. Agus Puji Mulyono, Asisten Bupati 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Blora, menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan langkah penting untuk mempercepat realisasi bantuan bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Kami dari Pemkab Blora berkomitmen untuk memfasilitasi berbagai isu yang diangkat oleh JPKP, terutama masalah yang dihadapi warga dalam hal bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BPJS, dan KIP. Pemda akan berkoordinasi dengan OPD terkait dan pemerintah pusat agar permasalahan yang terjadi di masyarakat bisa cepat terselesaikan,” ujar Agus.
Isu-Isu Utama yang Dibahas
Dalam pertemuan tersebut, beberapa isu utama yang menjadi sorotan antara lain:
1. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT): Kedua program ini bertujuan untuk membantu keluarga miskin. Namun, masih terdapat kendala dalam distribusinya, terutama dalam memastikan bahwa bantuan tersebut sampai ke tangan yang tepat.
2. BPJS Kesehatan: Banyak warga yang mengalami kesulitan dalam mendaftarkan diri ke program BPJS, sehingga mereka belum mendapatkan layanan kesehatan yang memadai.
3. Penanganan Kemiskinan Ekstrem: Pemkab Blora bersama timnya terus berupaya mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah, dengan menggelar rapat rutin untuk mencari solusi cepat dan tepat.
4. Penurunan Angka Stunting: Masalah stunting menjadi salah satu fokus utama. Pemkab Blora berhasil menurunkan angka stunting dari 17% menjadi 14%, yang merupakan hasil dari sinergi antara berbagai pihak, termasuk masyarakat.
“Mudah-mudahan dengan kerjasama antara Pemkab, JPKP, dan seluruh warga masyarakat, kita bisa mencapai target yang lebih baik, khususnya dalam menurunkan angka stunting,” tambah Agus.
Pendampingan dan Tantangan yang Dihadapi
Mujito, selaku Ketua JPKP DPD Blora, menjelaskan bahwa peran JPKP adalah sebagai pendamping warga, terutama yang kurang mampu, dalam mengakses program-program pemerintah. “Kami bertugas memastikan program-program dari pusat, seperti PKH, BPJS, KIP, benar-benar sampai ke masyarakat bawah. Untuk itu, kami butuh kerjasama dengan instansi terkait, seperti dinas sosial dan BPJS,” ungkap Mujito.
Ia menambahkan bahwa JPKP seringkali menghadapi tantangan dalam hal koordinasi, terutama dalam mengajukan data warga yang membutuhkan bantuan. “Kendalanya adalah di tingkat pusat, karena data yang sudah kami ajukan dari bawah sering kali mentah di kementerian. Banyak data yang dipilih-pilih, dan kami tidak tahu bagaimana mekanismenya di pusat,” jelas Mujito.
Kendati demikian, Mujito mengakui bahwa sejauh ini tidak ada pertentangan atau hambatan yang signifikan dalam pertemuan dengan pihak Pemkab Blora. “Kami dan pihak dinas sama-sama pelayan masyarakat. Hanya saja, kami bekerja di lapangan, mendampingi masyarakat secara langsung, sedangkan dinas tidak selalu bisa terjun ke lapangan. Jadi, kami menjadi perpanjangan tangan mereka di masyarakat,” ujarnya.
Harapan dan Sinergi Jangka Panjang
Dalam pertemuan tersebut, Mujito juga menyampaikan harapannya agar program-program pemerintah bisa lebih mudah diakses oleh masyarakat yang membutuhkan. “Kami berharap pemerintah pusat dan daerah dapat lebih bersinergi, sehingga apa yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat kecil bisa terealisasi tanpa ada kendala birokrasi yang menghambat,” harapnya.
JPKP juga memiliki strategi jangka panjang untuk memastikan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan. “Setiap keluhan dari masyarakat, khususnya yang berada di bawah, akan kami dampingi. Kami akan sampaikan keluhan tersebut kepada pihak terkait, agar kebijakan yang diambil bisa mengakomodasi aspirasi mereka,” tambah Mujito.
Salah satu fokus JPKP ke depan adalah memastikan pembangunan di tingkat desa berjalan lancar dan tepat sasaran. “Untuk pembangunan di masyarakat, biasanya sudah ada pengaturan dari desa, seperti pembagian bantuan kepada RT atau RW yang membutuhkan penanganan lebih dulu. Kami di JPKP akan terus mengawal proses ini agar berjalan sesuai harapan masyarakat,” pungkasnya.
Komitmen untuk Masyarakat
Dengan adanya pertemuan ini, baik Pemkab Blora maupun JPKP berkomitmen untuk terus memperkuat kerjasama demi kesejahteraan masyarakat. Program-program pemerintah diharapkan bisa lebih cepat dan tepat sasaran, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat Blora.
Asisten 1 bupati dan jajaran OPD terkait akan menindaklanjuti hasil pertemuan ini dengan mempercepat komunikasi dan penanganan permasalahan yang ada, sembari terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar setiap bantuan yang disalurkan dapat diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
(Ag/V)
