Klikjateng, Blora – Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 di Kabupaten Blora menjadi momentum penting untuk memperkuat komitmen peningkatan kesejahteraan guru dan kualitas pembelajaran. Hal ini sejalan dengan fokus kebijakan pemerintah pusat pada tahun pertama pemerintahan Prabowo–Gibran.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Sunaryo, menegaskan bahwa sejumlah kebijakan strategis terus didorong, termasuk peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga pendidik melalui pemberian beasiswa bagi guru yang belum menempuh pendidikan D3 atau S1.
“Peningkatan kesejahteraan, baik melalui program sertifikasi maupun tambahan penghasilan untuk guru honorer dari pemerintah pusat,” ujarnya usai upacara HGN di Alun-alun Blora, Selasa (25/11/2025).
Selain itu, Sunaryo menekankan pentingnya penerapan deep learning atau pembelajaran mendalam di sekolah-sekolah. Pendekatan ini menurutnya bertumpu pada tiga pilar: mindful (disengaja dan memiliki tujuan), meaningful (bermakna dengan melibatkan siswa secara aktif), dan joyful (menyenangkan serta tidak mengintimidasi).
“Bagaimana proses pembelajaran itu menyenangkan untuk anak dan guru, tidak terintimidasi, tidak terancam. Itu komitmen kita di Hari Guru ini,” tegasnya.
Blora Raih Penghargaan Dwija Praja Nugraha
Momen Hari Guru tahun ini semakin istimewa dengan diterimanya penghargaan Dwija Praja Nugraha dari Pengurus Besar PGRI oleh Bupati Blora, Dr. Arief Rohman. Penghargaan tersebut diberikan setelah melalui proses verifikasi 17 indikator sebagai bentuk apresiasi terhadap kepedulian kepala daerah pada guru dan dunia pendidikan.
Wacana Sekolah Enam Hari untuk SMA/SMK
Terkait wacana penambahan hari sekolah menjadi enam hari untuk SMA/SMK di Jawa Tengah, Ketua PGRI Blora, Yatni, menganggap hal tersebut sebagai langkah evaluatif untuk peningkatan mutu pendidikan.
“Ini hal yang wajar. Sistem lima hari sekolah sering membuat anak belajar hingga sore, yang berpotensi menjadi beban fisik dan mental. Dengan enam hari, jam belajar per hari mungkin lebih singkat dan efektif,” jelasnya.
Yatni menambahkan, penyetaraan dengan jenjang pendidikan dasar yang telah menerapkan enam hari sekolah juga dapat menciptakan harmonisasi sistem pembelajaran.
PGRI Prioritaskan Perlindungan Guru
Di sisi perlindungan profesi, PGRI Blora terus mendorong percepatan pembahasan RUU Perlindungan Guru dan RUU Sistem Pendidikan Nasional agar dapat memberikan payung hukum yang lebih kuat bagi guru.
“Kami memperjuangkan hak-hak guru, terutama hak perlindungan. Kami berharap ini segera masuk Prolegnas dan diundangkan,” tegas Yatni.
Ia juga menekankan pentingnya penerapan restorative justice dalam penanganan kasus yang melibatkan guru. Pendekatan ini mengutamakan mediasi dan penyelesaian secara kekeluargaan sebelum langkah hukum ditempuh. Untuk mendukung hal tersebut, PGRI memiliki Lembaga Konsultasi dan Pembelaan Hukum (LKPH) yang siap memberikan pendampingan.
Kolaborasi Penguatan Pendidikan
Dengan berbagai langkah strategis ini, Peringatan Hari Guru Nasional di Blora bukan sekadar seremonial, melainkan menjadi penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan para pendidik dalam mendorong kemajuan dunia pendidikan.
