Klikjateng, Blora – Forum Jaringan Media Siber Blora (FJMSB) bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah menggelar dialog bertema “Membidik Potensi Bisnis BUMDes: Penguatan Regulasi, Akses Modal, dan Kemitraan Pasar” di Blora, Jumat (17/10/2025).
Kegiatan ini menjadi wadah strategis dalam memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai penggerak ekonomi di tingkat desa.
Forum tersebut dihadiri perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Blora, kalangan perbankan, akademisi, asosiasi BUMDes, serta sejumlah pengelola BUMDes dari berbagai kabupaten/kota.
Ketua JMSI Blora, Bambang Sartono, dalam sambutannya menyampaikan bahwa forum ini menjadi momentum penting untuk menyatukan langkah dalam memperkuat model bisnis BUMDes agar lebih terukur dan berkelanjutan.
“Forum ini menjadi wadah strategis dalam merumuskan sinergi multipihak guna memperkuat peran BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa,” ujar Bambang.
Ia menegaskan, JMSI bersama para pihak akan menindaklanjuti hasil dialog dengan menyusun peta kerja tiga bulan ke depan yang memiliki target dan indikator terukur.
“Kita akan menyusun rencana kerja lengkap dengan PIC, target, dan indikatornya. Dengan begitu, jelas siapa yang mengerjakan, kapan tenggatnya, dan bagaimana ukurannya,” tambahnya.
Bambang juga berharap ada dukungan lintas sektor agar upaya penguatan BUMDes tidak terhambat oleh birokrasi. Ia meminta Dinas PMD menyiapkan basis data yang kuat untuk memetakan BUMDes yang siap naik kelas dan yang membutuhkan pendampingan.
“Bank Jateng juga kita dorong menyediakan pembiayaan sesuai cash flow BUMDes, dengan mitigasi risiko dan pelaporan yang disiplin. Sementara camat diharapkan menjadi simpul koordinasi percepatan dalam 30–90 hari ke depan,” tegasnya.
Bambang menegaskan, peran media bukan hanya menulis berita, tetapi juga mengawal proses pembangunan desa agar transparan dan objektif.
“Kami fokus pada praktik baik, bukan popularitas sesaat. Kita tidak mencari kalimat indah, tapi keputusan yang berdampak nyata agar BUMDes benar-benar naik kelas, menambah PAD desa, memperkuat ketahanan pangan, dan membuka lapangan kerja,” pungkasnya.
Abdullah Aminuddin: Banyak BUMDes di Blora Terbengkalai, Siap Tawarkan Kemitraan Rp 200 Juta
Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi B DPRD Provinsi Jawa Tengah Abdullah Aminuddin menilai banyak BUMDes di Kabupaten Blora yang belum berjalan optimal bahkan cenderung terbengkalai.
Padahal, menurutnya, keberadaan BUMDes seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat perdesaan.
“BUMDes adalah lembaga yang sudah dibentuk pemerintah, tapi banyak desa yang masih terbengkalai,” ujar Aminuddin usai acara di Resto Sebara, Blora.
Ia menyebut, jika setiap BUMDes mampu mempekerjakan lima warga desa, maka akan ada ribuan warga Blora yang terserap di sektor ini.
“Kalau satu BUMDes mempekerjakan lima orang, berarti kita bisa mengangkat 1.500 warga di Kabupaten Blora untuk bekerja,” jelasnya.
Menurut Aminuddin, keberhasilan BUMDes sangat bergantung pada dukungan kepala desa yang memahami potensi wilayahnya. Ia menilai BUMDes juga berpotensi menjadi distributor bagi pelaku usaha toko retail di desa, sehingga bisa memangkas biaya logistik.
“Dengan rintisan distributor, para pedagang tak perlu lagi kulakan ke kota. BUMDes bisa mendistribusikan langsung ke toko-toko di desa,” terangnya.
Lebih lanjut, Aminuddin mendorong BUMDes untuk berperan sebagai mitra toko-toko di desa agar toko tradisional bisa berbenah menuju sistem modern.
“Kita tidak ingin BUMDes bersaing dengan pedagang desa, tapi saling menguatkan. Harapannya, tercipta sistem ekonomi modern yang efisien,” katanya.
Sebagai pengusaha, Aminuddin juga menawarkan skema kemitraan bagi BUMDes yang ingin mengembangkan bisnis retail di desanya. Ia menegaskan, kemitraan tersebut tidak berisiko tinggi karena sistemnya business to business (B2B) berbasis kepercayaan.
“Kalau mereka mau bikin toko retail, cukup siapkan modal Rp 80 juta sampai Rp 200 juta untuk rak dan komputer. Barang nanti kami isi semuanya,” ungkapnya.
Bahkan, Aminuddin menegaskan jika usaha tersebut tidak berjalan, modal BUMDes akan dikembalikan penuh.
“Kalau dipandang tidak laku, barang saya ambil semua dan uang kembali 100 persen. Jadi, tidak ada risiko bisnis,” tandasnya.
