Klikjateng, Blora – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menegaskan akan mengawal persoalan batal giling tebu petani akibat berhentinya operasional Pabrik Gula (PG) Gendhis Multi Manis (GMM) Todanan, yang disebabkan kerusakan mesin boiler.
Ketua DPRD Blora, Mustofa, menekankan pihaknya tidak ingin petani terus menjadi korban. DPRD akan mendorong percepatan solusi, termasuk mengupayakan adanya keputusan pembelian boiler baru.
“Kami tidak ingin petani terus jadi korban. Kalau memang harus beli boiler baru, keputusan harus segera diambil. Minggu depan kami jadwalkan bertemu wakil menteri, bahkan menteri, agar ada solusi cepat,” tegas Mustofa, Kamis (2/10/2025).
Seperti diketahui, lebih dari 1.500 hektare tanaman tebu di sekitar PG GMM hingga kini belum bisa ditebang karena proses giling terhenti. Dua unit boiler pabrik mengalami kebocoran pipa yang tidak dapat diperbaiki dalam waktu singkat.
Ketua Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Blora, Sunoto, mengaku kecewa terhadap manajemen pabrik. Ia menilai penempatan tenaga nonahli di bagian vital memperparah kerusakan.
“PG itu jantungnya ada di boiler. Tapi teknisi boiler diganti orang yang bukan ahlinya. Sekarang petani yang jadi korban,” ungkap Sunoto saat audiensi di DPRD Blora.
Senada, Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Blora, Kusnanto, menyoroti lemahnya kesiapan GMM sejak awal berdiri.
“Mesin boiler yang dipakai GMM memang bermasalah. Kalau sudah tua dan tidak layak, seharusnya ada solusi sejak awal. Jangan sampai petani yang menanggung kerugian,” ujarnya.
Pelaksana Tugas Direktur Utama PT GMM, Sri Emilia Mudiyanti, mengakui usia boiler yang digunakan sejak 2010 membuat kerusakan berulang. Sebagai langkah darurat, GMM bekerja sama dengan PG Rendeng dan PG Trangkil untuk menyerap sebagian tebu petani.
“Kami mohon maaf kepada petani karena tidak bisa menyerap seluruh tebu. Kami siapkan fasilitas tambahan berupa jembatan timbang dan transportasi ke pabrik lain,” jelasnya.
Namun, petani tetap resah karena khawatir kualitas tebu menurun jika tidak segera digiling. Kerugian ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah. Dengan rata-rata nilai satu truk tebu sekitar Rp5 juta, kerugian berpotensi semakin membengkak.
Wahyuningsih, salah satu petani tebu di Blora, mengaku masih memiliki 10 hektare tebu yang belum ditebang.
“Masih banyak tebu petani penyangga yang tegak di lahan. Kalau tidak segera dipanen, kami bisa rugi besar,” ucapnya.
Sebelumnya, manajemen PG GMM mengumumkan penerimaan tebu terakhir hanya sampai Rabu (24/9), pukul 24.00 WIB. Pengumuman mendadak itu memicu protes puluhan petani yang mendatangi pabrik pada Jumat (26/9) untuk meminta penjelasan resmi.
Hingga 24 September 2025, PG GMM baru menggiling 218.771,12 ton tebu atau 54,6 persen dari target 400.000 ton. Produksi Gula Kristal Putih (GKP) tercatat 11.608,05 ton, dengan musim giling berhenti di hari ke-112 dari target semula 150 hari.
Dengan adanya perhatian dari DPRD, petani berharap pemerintah pusat segera turun tangan agar keberlangsungan penggilingan tebu di Blora tidak terhenti total.
